KM.ID | SUMENEP — Kenaikan harga BBM pada 3 September lalu tidak hanya ditolak organisasi kemahasiswaan.
Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumenep juga bersikap serupa, menolak kebijakan tersebut.
Penolakan itu dilontarkan Wakil Sekretaris Kebijakan Publik DPD KNPI Sumenep, Muhshi Ramdhan, Jumat (9/9/2022).
Dia menyampaikan, kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM–yang berimbas pada kenaikan harga–dapat menghantam kesejahteraan masyarakat.
“Masyarakat baru saja bangkit dari cengkeram Covid-19. Jadi, kebijakan ini jauh melenceng dari tujuan memaslahatkan masyarakat,” terangnya.
Muhshi berharap, semua elemen masyarakat Indonesia tetap kompak dan bertahan pada sikap semula. Yakni, menyuarakan penolakan atas kebijakan pemerintah ini.
“Gerakan-gerakan penolakan seperti demonstrasi sangat kami harapkan. Tentu tidak hanya mahasiswa, ini harus dimasifkan melalui kekuatan masyarakat secara menyeluruh,” imbuhnya.
Dia meminta pemerintah untuk berpikir sebelum mengeluarkan kebijakan. Selain itu, dia berharap pemangku kebijakan tidak mengambil keputusan secara sepihak seperti menaikkan harga BBM.
“Kami tidak terima cara pemerintah mengambil keputusan sepihak seperti ini,” pungkasnya.
Reporter: KM7
Redaktur: Ongky Arista UA
