DPKP Bantah Data Penerima RTLH Tidak Valid

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Pamekasan, menyanggah tidak validnya data program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Pamekasan. Pasalnya, data tersebut sudah berdasar peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Pamekasan, melalui Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Tata Bangunan Didik Ruswandi mengatakan, kriteria dalam pemberian program RTLH ini sudah mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) Kementrian Pekerjaan Umum yang di antaranya, dari sisi ketidakselamatan bangunan, dari sisi kesehatan, dan sisi kecukupan ruangannya.

“Kita sudah ada dasar dalam pengambilan datanya,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan, perlu disamakan dulu kriteria tidak layak huninya, ketika sama keriterianya maka baru bisa diukur dan dianggap valid, dan bisa jadi datanya akan sama pada akhirnya.

Didik juga mengutarakan, jika hal itu tidak sama dalam kriterianya maka dimungkinkan ada perbedaan.

“Ketika kriterianya tidak sama maka pendapatnya berbeda,” ungkapnya.

Untuk diketahui, tahun 2019 pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp3.203.000.000. Anggaran itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2018. Sejumlah bantuan tersebut untuk membangun 175 rumah tidak layak huni di wilayah kecamatan Kota.

Rinciannya, 23 unit RTLH di Kelurahan Barurambat, Kelurahan Kolpajung sebanyak 30 unit, Kelurahan Juncangcang  15 unit, Kelurahan Patemon 22 unit, Desa Toronan 5 unit, Desa Bettet 15 unit, Desa Nyalabu Laok 35 unit, terakhir Desa Teja Barat sejumlah 30 unit.

Sementara itu, Ismail aggota DPRD Pamekasan mengaku sudah sering mewanti-wanti agar pemerintah kabupaten  (pemkab) terus melakukan update data warga yang hidup kekurangan. Namun hal itu tak kunjung dilakukan, akibatnya, banyak warga kurang mampu yang seharusnya menjadi prioritas program bantuan sosial, malah luput dari program tersebut.

“Saya sudah sering mewanti-wanti kepada pemkab agar data harus akurat sehingga ketika ada program RTLH bisa tepat sasaran,” ungkapnya.

Politikus Demokrat itu berharap, pemerintah lebih serius dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan di Pamekasan. Menurutnya, hal itu bisa dimulai dengan melakukan pendataan secara riil terhadap kondisi warga miskin di wilayah setempat. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat akan berjalan maksimal. (rul/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *