DPKS Kembali Temukan Kejanggalan Proyek DAK Sekolah di Sumenep

News189 views

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Monitoring dan evaluasi (monev) oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) terhadap realisasi dana alokasi khusus (DAK) APBD Sumenep 2023 terus berlanjut. Sejumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Sumenep penerima dana tersebut terus dipantau.

Dari hasil monev, DPKS kembali menemukan pelaksanaan DAK 2023 yang terkesan asal-asalan. Terdapat temuan material yang diduga kuat tidak sesuai dengan spek yang telah ditentukan. Data-data dugaan monopoli pelaksana proyek juga telah dikantongi  DPKS, yakni dugaan hanya dua orang pelaksana dari CV dan pelanggaran juknis.

Juru bicara DPS Achmad Junaidi mengatakan, beberapa tempat yang telah didatangi oleh tim monev DPS Sumenep, ditemukan beberapa material seperti semen, galvalum, penyangga dan material lain diduga tidak sesuai dengan spek yang telah ditentukan. 

Baca Juga:  Aktivis PMII Protes, Temukan Bukan Kios Resmi Jual Pupuk Subsidi

“Data-data itu, baik lembaga sekolah penerima dan di mana saja tempatnya, kami akan mempublikasikan pada saatnya nanti. Sebab, inti dari monev DPS adalah  mendapatkan hasil yang terbaik dari DAK untuk sekolah sehingga siswa memperoleh fasilitas dan tempat (gedung) yang terbaik dan aman,” tandas Achmad Junaidi. 

Junaidi mengaku memang tidak memiliki hak untuk mengaudit pelaksanaan proyeknya, tetapi akan mengungkap kejanggalan dan menyampaikan kepada pihak berwenang, menjadi kewajiban sebagai lembaga pengawas pendidikan di Sumenep. 

“Sehubungan DPKS tidak punya kewenangan untuk melakukan audit,  terhadap temuan-temuan dugaan penyelewengan realisasi DAK fisik, maka untuk selanjutnya akan memberikan rekomendasi kepada APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) agar dilakukan audit investigasi terhadap dugaan pelanggarannya.  

Baca Juga:  Dinkes Pamekasan Belum Temukan Gejala Virus Nipah

Sebelumnya, DPKS juga menyampaikan beberapa temuan tentang sekolah penerima DAK fisik sekolah yang tidak memasang papan pengumuman. Hal itu dinilai melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023, Perpres no 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Pewarta: Moh. Razin

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *