oleh

DPMD Bangkalan Pastikan Pencairan BLT DD Tidak Dipolitisir Pilkades

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap satu tahun 2021 telah dilakukan. Pencairan yang bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) ini diminta agar tidak dipolitisir. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bangkalan telah melakukan monitoring pencairan BLT DD.

Kepala DPMD Bangkalan Ahmad Ahadiyan Hamid mengungkapkan, pencairan telah dilakukan minggu lalu dimulai dari Kecamatan Tragah. Tahap I bulan pertama ini katanya, pencairan hanya satu bulan yakni bulan Januari.

“Kami belum ada laporan berapa kecamatan yang sudah mencairkan, karena ini masih berjalan menunggu bank dan desa. Mengingat beberapa desa sedang melaksanakan pilkades jadi konsentrasi terpecah dengan kondisi dan situasi di desa,” ungkapnya.

Untuk pencairan sendiri, pelaksanaan sudah diserahkan sepenuhnya pada pemerintah desa yang berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Sehingga, dikembalikan lagi ke masing-masing desa apakah dicairkan usai pilkades atau pada minggu-minggu sebelum pelaksanaan pilkades.

“DPMD hanya memfasilitasi, jadi jadwal semuanya diserahkan ke masing-masing desa untuk berkoordinasi dengan camat bagaimana baiknya,” tuturnya.

Penyaluran pertama di tahun 2021 ini, dia mengaku, belum bisa memastikan apakah ada desa yang sudah mencairkan BLT DD secara 100 persen. Sebab, pencairan di masa pilkades ini diserahkan masing-masing desa tergantung situasi dan kondisi desa.

Berapa persen realisasi BLT DD yang diambilkan dari DD? lelaki yang kerap disapa Dhiet ini menyampaikan, tidak dipatok dengan batasan tertentu dari penerimaan DD masing-masing desa. Tergantung jumlah dari keluarga penerima manfaat (KPM). Jika KPM semakin banyak, maka pengambilan DD untuk BLT juga bisa menguras anggaran DD.

“Hanya kami menentukan nominal sesuai dari pusat yakni Rp300 ribu per-KPM. Penerimanya 21.161 KPM kira-kira kurang lebihnya segitu untuk se-Kabupaten Bangkalan,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, pencairan BLT DD tersebut diyakininya tidak ada celah akan dipolitisir. Karena KPM ditentukan jauh sebelum adanya pilkades berlangsung atau menetapkan calonnya. Sehingga, lanjut dia, tidak memungkinkan ada perubahan signifikan sebab data yang masuk telah di kunci dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Selain itu, kata Dhiet, dari segi nominal juga telah ditentukan. Maka, katanya, monitoring yang telah dilakukannya ke desa tidak mungkin ketika ada pencairan ada perubahan nominal. Dia juga sudah mewanti-wanti pada pemerintah desa yang sudah menetapkan KPM dalam regulasi Perbup Pilkades untuk dilakukan sesuai aturannya yakni tidak dipergunakan sebagai ajang kampanye pilkades.

“Kami monitoring terus ketika mulai pencairan agar tidak disalah gunakan dan tidak memiliki ruang untuk dipolitisir,” tegasnya. (ina/mam)

Pencairan BLT DD Tahap I :

  1. Total penerima tahun 2021 dari 273 desa sebanyak 21.161 KPM.
  2. Penerima dari data awal tahun 2020 sebanyak 33.131 KPM.
  3. Penerima turun 11.970 KPM.
  4. DD se-Kabupaten Bangkalan Rp227 Miliar.
  5. Realisasi BLT DD tidak ditentukan dari DD yang diterima, tergantung penerima KPM masing-masing desa.
  6. Per-KPM wajib menerima Rp300 ribu dan akan diberikan selama 12 bulan ke depan.

Komentar

News Feed