oleh

DPMD Gelar Sosialisasi Pembentukan BPD, Bupati Harap Jadi Pengontrol Kebijakan

Kabarmadura.id/Sumenep-Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim menyampaikan, keberadaan badan permusyawaratan desa (BPD) diharapkan dapat menjadi ruang ruang aspirasi dan partisipasi masyarakat. BPD diharapkan menjadi ajang diskusi bersama guna berinovasi untuk membangun kemajuan dari tingkat desa.

Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi pembentukan BPD yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Selasa (11/2/2020). Pembentukan BPD menurutnya sudah tertuang dalam undang undang desa nomor 6 tahun 2014, dengan maksud agar sistem pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya BPD, masyarakat bisa memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan aspirasi untuk kemajuan desa ke depannya.

“Artinya pola pikir masyarakat harus dibuka, bahwa mereka juga mempunyai hak yang sama dengan pemimpin desa dalam melakukan perbaikan-perbaikan. Memang pada dimensi lain masyarakat diberikan kebebasan untuk mengkritisi,” terangnya, Selasa (11/2/2020).

Bupati dua periode itu menambahkan, penentu kemajuan kabupaten berjulukan Kota Keris ini barometernya dapat ditentukan oleh kemajuan desa, mulai dari kemandirian desa dalam membuat perencanaan program yang akan dilaksanakan oleh desa.

Selain itu, keberadaan BPD berfungsi untuk melakukan pengawasan dalam berbagai kebijakan kepala desa atau aparatur, sehingga proses pembangunan di desa bisa lebih transparan. BPD juga harus mampu menuangkan ide-ide cerdik dalam mengembangkan kemajuan, terlibat aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran.

“Lakukan yang terbaik untuk desa, BPD harus mampu menyerap aspirasi masyarakat, kemudian menyalurkan usulan itu kepada pemerintah desa agar dimasukkan dalam APBDes. Jadi apa yang tertuang di APBDes harus mencerminkan aspirasi desa,” lanjutnya.

 

Sementara itu, Kepala DPMD Sumenep Moh. Ramli menyampaikan, sosialisasi pembentukan BPD di 328 desa juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi para kepala desa terhadap regulasi yang disandarkan kepada peraturan perundang undangan yang mengatur tata cara pengisian dan pembentukan atau rekrutmen anggota BPD.

Sehingga BPD ketika sudah terbentuk sesuai regulasi, maka keberadaannya tidak hanya sekadar formalitas saja. Artinya perannya sebagai kontrol kebijakan pemerintah desa dapat dimaksimalkan sehingga manfaarnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Untuk peserta yang dilibatkan dalam sosialisasi ini, kita bagi dalam 3 angkatan, angkatan pertama 110 desa, kedua 110 juga, di segmen 3 terdiri dari 108 desa,” paparnya. (ara/pai)

 

 

 

Komentar

News Feed