oleh

DPMD Gelar Sosialisasi Perbup 55/2018  

Kabarmadura.id/SAMPANG-Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan lebih baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang menggelar sosialaiasi Peraturan Bupati (Perbup) Sampang Nomor 55 Tahun 2018 Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah kecamatan yang dilakukan secara bergilir, sejak kamarin (19/3). Peserta dalam sosialisasi tersebut, meliputi sejumlah perangkat desa, pendamping desa dan operator pengelola keuangan desa dan sebagainya.

Tujuannya, agar perencaan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa menjadi lebih baik, sesuai dengan perencanaan dan regulasi yang ada.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintah Desa DPMD Sampang Suhanto menuturkan, digelaranya sosialisasi perbup tersebut dalam rangka meningkatkan pengaetahun, wawasan dan memaksimalkan fungsi kaur keuangan desa, sehingga dapat mempertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes).

“Sosialisasi ini, diharapkan meningkat pengetahuan dan wawasan para pendamping desa dan operator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan desa sesuai aturan yang berlaku,” tutur Suhanto kepada Kabar Madura, Selasa (19/3).

Perbup tentang pengelolaan keuangan desa serta pokok pokok penggunaan DD-ADD, bagi hasil PD dan RD, sangat penting untuk dipahami. Sebab, petunjuk teknis pengelolaan keuangan saat ini ada perbedaan dibanding tahun sebelumnya.

“Maksud dan tujuan sosialisasi ini, agar semua pemangku kebijakan pelaksanaan DD bisa memahami teknis pengelolaan keuangan yang lebih baik dengan sistem pelaporan berbasis siskeudes,” jelasnya.

Untuk itu, Suhanto menegaskan, setelah digelarnaya sosialisasi perbup pengelolaan kekuangan itu, jangan sampai ada pemerintah desa yang menggunakan pihak ketiga di luar aparatur pemerintah desa dalam penyusunan APBDes, pembuatan surat pertanggungjawaban keuangan dan administrasi keuangan desa. Karena apabila terjadi, dapat diproses secara hukum.

“Dana desa ini untuk membangun desa yang dapat bisa dirasakan oleh masyarakat setempat. Mari kita bersama-sama membangun dan mewujudkan pengelola keuangan desa yang akuntabel dan lebih baik sesuai regulasi yang ada,” tutupnya. (sub/waw)

Komentar

News Feed