DPMD Kabupaten Sumenep Akan Gelar Lomba Desa dan Kelurahan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ISt) LUAR BIASA: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, terus mendorong masyarakat agar tetap kreatif.

KABARMADURA.ID, SUMENEP –Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) akan menggelar lomba desa dan kelurahan tahun 2020 ini. Kegiatan itu, setelah dilakukan rapat koordinasi bersama pada hari Kamis (12/11/2020).

Kepala DPMD Sumenep, Moh. Ramli mengatakan, tujuan dilakukannya lomba desa dan kelurahan, untuk mendorong dan pemberdayaan masyarakat dengan dilatih berfikir kreatif, dan meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan khususnya di desa masing-masing.

Selain itu, agar mendorong pemerintah desa dan kelurahan untuk mengoptimalkan, serta mengevaluasi potensi yang ada di wilayah. Bahkan, usaha pembangunan yang dilaksanakan masyarakat desa dan kelurahan, atas dasar dan tekad dan kekuatan sendiri.

“Kreativitas itu penting, selama masih ada usaha untuk berubah,” ujarnya, Minggu (15/11/2020).

Menurutnya, lomba akan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020. Lomba itu akan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama akan dimulai dengan penilaian administrasi desa dan kelurahan. Pada tahap kedua, klarifikasi lapangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020 hingga 02 Desember 2020. Sedangkan tahap akhir yakni, pembacaan calon juara.

“Tahap ketiga ini akan dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2020),” paparnya.

Diketahui, indikator penilaian pada perlombaan tersebut mengacu pada lampiran II Permendagri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Permendagri itu, mencakup tiga bidang, yaitu pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.

Penekanan penilaian lomba terdapat pada kualitas penyelenggaraan pemerintah desa, dan kelurahan serta inovasi pada tiga bidang tersebut. Mengenai persyaratan dari perlombaan ini, Ramli menyebutnya ada lima poin. Pertama, peserta perlombaan adalah desa dengan status berkembang dan cepat berkembang di tingkat kecamatan.

Syarat kedua, yakni profil desa dan kelurahan 2 tahun terakhir atau tahun 2019-2020, karena hal ini menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 12 tahun 2007. Ketiga, memiliki peraturan desa tentang RPJMDes dan RKPDes tahun 2018 dan 2019. Keempat, dokumen evaluasi diri.

Syarat wajib kelima adalah dokumentasi terkait gambaran umum, potensi, keunggulan, serta inovasi desa atau kelurahan dalam bentuk audio visual, sebagai satu kesatuan kelengkapan administrasi. “Semoga acara nantinya sukses tanpa ada kendala apapun,” harapnya. (imd/ito/*)

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *