DPMD Sumenep: Belanja DD 8 Persen Fokus APD

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) DILONGGARKAN: Aktivitas masyarakat di pasar ternak sudah mulai normal lagi.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat atau menjadi PPKM Level 3 berdampak terhadap sejumlah kebijakan . Di antara beberapa penekanan hingga tingkat atau berbasis rumah tangga (RT). Termasuk anggarannya dibebankan ke desa.

Sekretaris ll Satgas Covid-19 Sumenep Rahman Riady menjelaskan, kegiatan itu sudah ada aturan yang memberikan ketentuan terhadap beberapa kegiatan masyarakat selama penerapan PPKM.

Bacaan Lainnya

Artinya dalam teknisnya ada kelonggaran-kelonggaran dalam aktivitas masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang PPL< Level 3 untuk Penanggulangan Covid-19.

“RT mempunyai otoritas sendiri, termasuk anggarannya juga dibebankan ke desa yakni mengambil dari dana desa (DD),” kata Rahman.

Pada aturan itu diterangkan, penetapan level wilayah yang dikenakan kebijakan PPKM Level 3 berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan wabah Covid-19. Yakni aktivitas masyarakat sudah ada kelonggaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep M Ramli menyampaikan, sesuai rekomendasi pemerintah pusat 8 persen DD diperuntukkan untuk penanggulangan Covid-19.

Penggunaan anggaran tersebut bisa dibelanjakan alat pelindung diri (APD), masker, handssanitizer dan kebutuhan penunjang yang lainya. Anggaran 8 persen itu sifat wajib belanja sampai habis.

“Itu amanahkan untuk penanggulangan Covid-19, misalnya dibelikan baju APD, desa-desa harus beli itu,” papar dia. (ara/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *