DPMD Sumenep: Kelanjutan Pilkades Disesuaikan dVaksinasi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBAIDI) SEGERA DIGELAR: Agar ada titik terang soal pelaksanaan pilkades di Sumenep, DPMD mengirim surat permohonan percepatan ke Kemendagri.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Sumenep, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep melayangkan surat permohonan percepatan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan catatan terdapat 84 desa yang akan mengikuti pilkades serentak.

Sementara pelaksanaan sempat tertunda selama 2 bulan, terhitung sejak Agustus kemarin. Penundaan itu seiring dengan adanya keputusan pemerintah tentang penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM),  kemudian diperpanjang menjadi PPKM sesuai level.

Bacaan Lainnya

Kepala DPMD Sumenep M Ramli menjelaskan, agar pelaksanaan pilkades segera menemukan titik terang, maka pihaknya mengajukan surat permohonan terkait kelajutan pilkades serentak ke Kemendagri.

“Dan sudah ada jawaban diperbolehkan melaksanakan pilkades secara serentak, tetapi dengan beberapa persyaratan atau ketentuan yang diberlakukan,” kata Ramli, Rabu (15/9/2021).

Ketentuan itu di antaranya, daerah tersebut harus PPKM level 2, sementara di Sumenep sudah memenuhi itu. Tetapi masih ada syarat lain yakni pencapaian percepatan program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

Sehingga, lanjut dia, sebagai tindak lanjut pihaknya akan memanggil para penjabat (Pj) desa-desa yang bakal melaksanakan pilkades. Mereka bakal diminta membantu percepatan vaksinasi dan ketentuan-ketentuan lain tersebut.

“Kalau jadwal masih belum. Sebab masih mematangkan ketentuan itu. Apalagi nanti Sumenep ada di level satu, maka kemungkinan segera dilaksanakan,” imbuhnya.

Sekadar diketahui pada surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) per 9 Agustus 2021 tentang Penundaan Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW). Sehingga yang awalnya pilkades serentak dijadwalkan  pada 8 Juli 2021 pada 86 desa tinggal 84 karena dua desa gagal. Namun saat itu harus ditunda setelah pemerintah pusat menerapkan PPKM dan menerbitkan SE baru.

Penundaan pelaksanaan pilkades serentak kembali dilakukan seiring masih diterapkannya pembatasan setiap kegiatan masyarakat di tengah wabah Covid-19 hingga 9 Oktober.

“Kalau sudah ada peningkatan capaian vaksinasi, maka bakal segera ditentukan waktunya” pungkasnya.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *