DPMD Sumenep Mengaku Pencarian DD Belum Sepenuhnya Rampung

  • Whatsapp
(FOTO: KM/Razin) DISALURKAN-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep berharap desa memaksimalkan kinerja, agar dana desa (DD) terserap maksimal.

JW-F- DD

KABARMADURA.ID, Sumenep-Pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) saat ini tidak lagi dalam waktu tiga bulan. Akan tetapi per satu semester yakni enam bulan. Hal tersebut berdasarkan, Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Republik Indonesia (RI) No 50/PMK.70/2020.

Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabupaten Sumenep, Supardi mengaku masih tinggal tiga desa dari 334 desa penerima BLT DD dan kelurahan  se-Kabupaten. Hanya saja, jika pada 3 bulan pertama nominalnya Rp600 ribu/bulan, pada 3 bulan selanjutnya, nilainya berkurang menjadi Rp300 ribu/bulan.

Sedangkan, periode atau tahap Juli hingga September tiga desa belum merealisasikan BLT-DD. Kondisi itu disebabkan, lambatnya administrasi atau laporan keuangan (SPJ) tahap sebelumnya yang belum rampung. Penyebabnya, kurang siapnya sumber daya manusia (SDM) di tatanan aparatur desa. Masing-masing Desa Batu Ampar, Jambu Kecamatan Lenteng, dan Desa Gelamaman Arjasa.

“Tahap sekarang, itu jumlah desa yang mencairkan DD-nya atau dikemas dengan bantuan BLT-DD, berarti DD-nya juga sudah cair, tiga desa belum, karena terkendala penyetoran laporan,” ujarnya, Kamis (12/11/2020).

Untuk memaksimalkan kinerja, agar tetap kondusif pihaknya menahan proses pencarian. Terkecuali laporannya sudah rampung. Apalagi BLT-DD juga dibelanjakan untuk kepentingan desa. Namun, tetap ada yang berkaitan dengan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Salah satunya, belanja alat pelindung diri (APD), alat cuci tangan dan lainnya. 

“Artinya untuk membuat laporan tidak sesulit tahun-tahun sebelumnya. Uangnya sudah ada di rekening kasda dan siap dikirim ke rekening desa kapan saja, yang terpenting sesuai dengan ketentuan. Yaitu laporan keuangan selesai, itu saja,” jelasnya.

Sementara itu Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Moh Hayat mengaku sudah berkoordinasi dengan sejumlah desa, tetapi memang setiap desa mempunyai keinginan tersendiri. “Kalau secara umum pasti kami fasilitasi, misalnya tidak paham membuat laporan pasti diberikan contohnya, tapi memang setiap desa terkadang ada yang males,” responnya.  (ara/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *