oleh

DPMD Sumenep: Pencairan DD-ADD Tunggu Juknis

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Pencairan Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sumenep masih ngambang. Pencairan dana tersebut masih terkendala adanya perubahan petunjuk teknis (juknis) dalam pelaporannya. Sehingga kondisi  itu membuat semua desa harus mencari talangan untuk tetap menjalankan operasional dan roda pemerintahan desa.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Desa (Pemdes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Supardi mengatakan, dari 334 desa dan kelurahan masih belum bisa mencairkan DD dan ADD. Hal itu karena masih menunggu juknis, sementara sampai saat ini masih belum turun dari pemerintah pusat.
“Kalau DD menunggu desa laporan dari desa, tapi kalau ADD kan wilayah kabupaten, sementara belum ada petunjuk ke desa-desa,” katanya. Senin, (22/2/2021).

Maksud petunjuk itu, untuk tahapan pencairan desa masih belum ditentukan pelaporannya, apakah diupload secara online atau kembali secara manual seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pardi, sapaan akrabnya, melanjutkan, pihaknya juga belum mengetahui terkait proses pencairannya. Artinya pihak Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Sumenep belum memberikan kepastian terkait teknisnya.

“Kalau ADD masih belum bisa diproses karena kami juga menunggu petunjuk dari BPKAD, apakah laporan itu diupload apakah langsung dikirim secara manual,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Anggaran BPKAD Sumenep Fardiansyah menuturkan, untuk teknis masih belum bisa memastikan. Sebab, pihaknya juga menunggu dari pemerintah pusat terkait perubahan juknis tersebut.

“Terkait itu nanti saya koordinasikan, sementara kalau DD teknisnya bagian DPMD,” papar dia.

Sekadar diketahui tahun 2021 pagu besaran DD adalah Rp337.720.100.000. Sedangkan ADD Rp119.431.876.200 untuk seluruh desa di kabupaten paling timur Pulau Madura ini. (ara/mam)

Komentar

News Feed