DPMD Sumenep Sebutkan Hanya 15 BUMDes yang Masuk Kategori Maju

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) BARU: Salah satu BUMDes yang terbentuk tahun ini.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep  akan mewajibkan semua desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian di setiap desa.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat DPMD Sumenep Tabrani menjelaskan, keseriusan pemerintah tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Tahun 75 Tahun 2020, bahwa keuangan desa wajib untuk disertakan untuk penguatan modal BUMDes.

Bacaan Lainnya

“Evaluasinya menjelang setengah tahun ini masih memproyeksikan produksi lokal. Seperti memaksimalkan penjualan beras yang dikemas sendiri oleh BUMDes ,” kata Tabrani.

Data terbaru tahun ini yaitu dari 330 desa, sudah ada 298 desa yang sudah BUMDes-nya terbentuk BUMDes dan 32 yang masih belum. 121 BUMDes aktif, dan 121 tidak aktif. Sementara yang masuk kategori sehat, artinya yang sudah menyumbang terhadap pendapatan asli desa (PADes) sebanyak 75, dan yang masuk kategori maju hanya 15 BUMDes.

Tabrani melanjutkan, target pengadaan BUMDes yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat desa setempat, selanjutnya baru peningkatan PADes. Data tersebut merupakan verifikasi BUMDes yang sudah terbentuk di sejumlah desa di Sumenep.

“Tetapi masih dinamis atau bisa bertambah pembentukan BUMDes itu. Sementara itu dulu yang masuk berdasarkan laporan dari pendamping desa,” imbuhnya.

Menurutnya, sebagai evaluasi, ketika BUMDes sudah terbentuk dengan penyertaan modal, pihaknya memastikan semua akan aktif. Artinya tidak ada alasan aparatur desa untuk mengelak.

“Tinggal nanti lebih luas mengakses jaringan, sebab mereka kan sudah ada modal. Tapi untuk berapa persen dari dana desa  (DD) tidak ada ketentuan memang,” pungkasnya. ( )

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *