DPMPTSP: 80 Persen Usaha Tambak Ilegal

  • Whatsapp
KM IST BELUM IZIN: Kondisi salah satu tambak di Kabupaten Sumenep.

Kabarmadura.id/Sumenep-Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep mengakui minimnya izin usaha yang dikelola masyarakat, khususnya tambak. Sampai saat ini, legalitas usaha tambak di Kabupaten Sumenep hanya berkisar 20 persen.

Kasi Pengolahan Data, Informasi, dan Penyuluhan  Djohartatik mengakui kesadaran pelaku ususaha khususnya tambak sangat minim sehingga lebih banyak tambak yang ilegal.

“Kalau yang terdata di kami hanya sekitar 20 Persen tambak yang sudah mendapatkan izin,” katanya kemarin (4/7) saat ditemui di kantornya.

Sementara tambak yang sudah legal tersebut terdapat di sebagian kecamatan saja, yaitu Kecamatan Kalianget, Dungkek, dan Pasongsongan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pemilik usaha ini sangat rendah kesadarannya untuk membantu mendongkrak penghasilan asli daerah (PAD).

Perempuan yang akrab dipanggil Bu Tatik itu juga menjelaskan, dari sekian banyak tambak yang mendapatkan izin, masih ada pengelola atau pemiliknya menyembunyikan sebagian usaha tambak yang dimiliki.

“Banyak pemilik usaha tambak itu yang mokong, dikasih izin satu hektare, malah melebar hingga sekian hectare. Itu nanti datang ke sini, lalu nyalahin kami. Padahal kami hanya memproses sesuai yang mereka ajukan,” imbuhnya.

Padahal secara alamiah, pelebaran bibir pantai lalu mengalirkan airnya ke area tambak dapat menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem di sekitarnya. Sehingga pihaknya menghimbau kepada masyarakat khususnya yang berada di sekitar tambak, agar jangan terlalu mudah menjual tanah ke investor.

“Kami sampaikan kepada masyarakat, agar jangan terlalu mudah memberikan tanahnya, selain tidak mendapatkan keuntungan, malah hanya rugi nanti. Karena lingkungannya kurang nanti tercemar,” pungkasnya. (km48/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *