DPMPTSP Bangkalan Diminta Perketat Izin Pendirian Toko Modern

  • Bagikan
(FOTO: KM/IST) MELABRAK ATURAN: Forum Pemuda Bangkalan mendatangi DPMPTSP mengadukan adanya toko modern yang melabrak perda

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Janji untuk mencabut dan menghentikan izin pendirian toko modern sepertinya belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Hal itu terbukti Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masih mengizinkan jika ada investor membuka toko modern.

Padahal kondisi saat ini banyak toko modern yang melabrak regulasi. Salah satunya yakni jarak antara toko modern dengan pasar tradisional tidak lebih dari 3 kilo meter.

Kepala DPMPTSP Ainul Ghufron melalui Sekretaris DPMPTSP Bangkalan Ery Yadi Santoso mengatakan, pihaknya tidak bisa memastikan apakah tetap menyetop berdirinya toko modern. Namun, agar tidak melabrak regulasi, pihaknya berjanji akan mengontrol perizinannya. Saat ini di Bangkalan sendiri sudah ada 83 toko modern yang tersebar di sejumlah titik.

“Kami akan memperketat perizinannya, kalau memang tidak melanggar perda akan diberi izin. Namun, kalau melanggar, tidak akan diberikan izin,” katanya, Kamis (26/11/2020).

Menurut Ery, sementara ini pihaknya sudah penghentian berdirinya toko modern tersebut. Sebab, banyak toko modern yang jaraknya tidak lebih dari 3 kilometer masih banyak dijumpai di sejumlah lokasi. Dia juga akan segera mengevaluasi toko modern yang melanggar perda tersebut.

“Dalam waktu dekat kami akan evaluasi toko modern yang sudah berdiri, mana saja yang melanggar maka akan tidak akan kami perpanjang izinnya,” imbuhnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Ha’i, jika tahun 2021 ada investor yang ingin mendirikan toko modern tidak ada persoalan. Namun dengan catatan DPMPTSP memastikan toko modern tersebut tidak melabrak perda. Dia meminta agar perizinannya dilakukan secara selektif.

“Kalau ada satu saja syarat yang tidak dipenuhi maka jangan berikan izin,” ungkapnya.

Baca juga  Soal Batalnya Kenaikan Premi BPJS, Pemkab Bangkalan Tunggu Edaran Resmi

Untuk usaha yang sudah terlanjur berdiri dan melanggar regulasi, dia mengatakan, memang tidak bisa serta merta mencabut izin. Sebab, harus menunggu masa izin tersebut habis. Jika pencabutan dilakukan secara tiba-tiba akan menimbulkan penilaian buruk oleh investor.

“Kalau yang sudah berdiri tiba-tiba dicabut izinnya akan membuat investor takut, sementara butuh investor untuk memajukan Bangkalan,” tandasnya. (ina/mam)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan