DPMTSP Kabupaten Pamekasan Prediksi BPUM Akan Berlanjut Hingga Tahun 2021

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) EVALUASI: Bantuan presiden (Banpres) atau bantuan produktif untuk usaha mikro (BPUM) diprediksi akan berlanjut hingga tahun 2021.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN  – Bantuan produktif untuk usaha mikro (BPUM) dari pemerintah pusat, untuk para pelaku usaha kecil menengah (UKM), sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN), diprediksi akan terus berlanjut hingga tahun 2021 mendatang. Hal tersebut diungkapkan, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pamekasan, Abdul Fata, Rabu (09/12/2020).

Menurutnya, terdapat beberapa indikasi terkait akan berlanjutnya BPUM. Salah satunya, Kementerian Koperasi dan UMKM tengah melakukan evaluasi program tersebut. Diskop UMKM Pamekasan, menjadi salah satu kabupaten yang diminta untuk memberikan evaluasi. Disebutkan,  terdapat dua hal penting dalam evaluasi BPUM.

Bacaan Lainnya

“Penyampaian kami kepada tim survei Kementerian Koperasi dan UMKM, mengenai data penerima BPUM, dan mengevaluasi kemudahan akses terhadap data penerima,” ujarnya.

Agus Mulyadi mengakui, selama ini kesulitan dalam mengakses data penerima BPUM di daerah, selaku salah satu lembaga yang mengusulkan. Pihaknya berharap, setidaknya mengetahui data tersebut, tujuannya agar bisa menindaklanjuti pelaku usaha yang menerima BPUM. Terdapat empat kabupaten di Pemprov Jatim yang dijadikan sampel sebagai bahan evaluasi.

Pihaknya diminta, untuk memberikan saran perbaikan mengenai program BPUM. Menurutnya, dipilihnya Kabupaten Pamekasan sebagai responden evaluasi, lantaran antusiasme dalam mengusulkan bantuan.

“Kami juga meminta agar ada akses untuk mengetahui penyebab tidak lolosnya calon penerima dan sejumlah temuan terblokirnya dana penerima yang tidak bisa dicairkan selama kurun waktu waktu satu bulan. Mudah-mudahan, Kementerian Koperasi dan UMKM bisa memperbaiki program yang sangat membantu masyarakat bawah ini,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, kuota untuk bantuan BPUM yang disediakan untuk Kabupaten Pamekasan mencapai 78.249. Namun, pihaknya mengusulkan sebanyak 83.027. Sehingga, ada over kuota sebanyak 4.778. Menurutnya, program ini merupakan program dadakan, sehingga banyak ditemukan kelemahan.

“Data yang sudah cleansing, biasanya turun ke perbankan, dan sejak saat itu, kami tidak bisa memantau,” ungkapnya..

Sementara itu, Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Moh. Ali, mendesak pemerintah segera mengevaluasi program BPUM itu. Menurutnya, banyak temuan di lapangan yang janggal, bahkan bukan membantu masyarakat justru merugikan masyarakat.

“Kalau memang ini akan berlanjut hingga tahun depan, ini harus segera dievaluasi. Agar tidak seperti yang sering ditemukan di lapangan,” responnya singkat. (ali/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *