oleh

DPR RI Asal Madura Sorot Tajam Wacana Pencabutan RUU PKS

Kabarmadura.id-Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tengah gempar diperbincangkan, seiring dengan wacana RUU tersebut diganti Rancangan Perubahan UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hasani bin Zuber sejatinya mengakui, RUU PKS tersebut sangat urgen untuk dibahas. Itu seiring dengan melihat angka kekerasan seksual kian tinggi di Indonesia.

Wakil rakyat yang familiar disapa Ra Hasani ini menyebutkan, angka kekerasan seksual di tahun 2019 sebanyak 431.471 kasus atau meningkat 8% dari tahun 2018, yakni 406.178 kasus.

Diketahui, RUU PKS tersebut sudah mulai diajukan sejak awal tahun 2017 dan menjadi Prolegnas Prioritas 2018. Namun, hingga masuk Prolegnas Prioritas 2020, kembali harus diurungkan setelah diwacanakan bakal diganti Rancangan Perubahan RUU Kesejahteraan Lansia.

“Dengan wacana dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020, negara belum sanggup menuntaskan kewajiban melindungi para perempuan yang rentan jadi korban kekerasan seksual di dalam rumah ataupun di luar,” jelasnya kepada Kabar Madura, Minggu (5/7/2020)

Kendati diwacanakan seperti itu, kader Partai Demokrat ini meminta sekaligus mendiskusikan di Komisi VIII yang membidangi, perempuan, agama, sosial, dan bencana ini agar, RUU PKS tetap berada di Prolegnas Prioritas 2020.

Sebab, dia mengaku menerima aduan saat kunjungan dapil, RUU PKS itu penting untuk memberikan payung hukum lebih detail dalam kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan. Dia mengatakan, sejumlah kasus kekerasan seksual sulit dituntaskan, seiring dengan payung hukumnya belum terlalu kuat.

Selain itu, wakil rakyat asal Bangkalan ini menyebutkan, sejumlah aktivis perempuan yang sudah sering berteriak-teriak soal penuntasan RUU PKS. Ditambah lagi, wacana dicabutnya RUU tersebut dari Prolegnas Prioritas 2020 mengundang kritik publik.

“Saya akan mencoba untuk meminta dan mendiskusikan kembali, agar ini tetap dibahas. Soalnya, RUU PKS itu sangat urgen. Saya juga mendapat aduan saat kunjungan dapil. Itu menjadi harapan besar agar segera dituntaskan. Tujuannya, untuk memperkuat hukum dalam kasus kekerasan seksual,” tutup Ra Hasani. (idy/nam)

Komentar

News Feed