oleh

DPR RI Sebut Investor Masih Minim Keamanan dan Stabilitas Jadi Faktor Utama

Kabarmadura.id/Bangkalan– Jembatan Suramadu sudah berdiri sejak 10 tahun lalu. Namun, di Madura khususnya Bangkalan sendiri, jumlah investor yang masuk masih kecil. Menurut anggota Anggota DPR RI Komisi V Syafiudin Asmoro, keamanan dan stabilitas menjadi salah satu alasan kenapa investor enggan masuk di Bangkalan.

Dalam resesnya beberapa waktu yang lalu ke Bangkalan, Syafiudin mengatakan, investor kelas atas belum mampu masuk ke Bangkalan. Sebab, banyak pertimbangan yang harus dipikirkan para investor. Investor sendiri menurut Syafiudin perlu adanya keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi.

“Dalam reses kita sempat ke Bina Marga, Balai Brantas dan pihak lainnya untuk membahas ini. Bagaimana ke depannya dan anggaran yang dibutuhkan. Jangan sampai mereka takut lagi untuk mengeluarkan anggaran,” katanya.

Ia mengungkapkan, bahwa wilayah Madura khususnya Bangkalan, harus ada sinergi antara tokoh ulama dan tokoh blater. Oleh karena itu, dirinya menginginkan ada pendekatan secara emosional. Hal tersebut dimaksudkan agar semua bisa terlaksana. Apalagi, masih menurut Syafiudin, ada peraturan presiden (Perpres) nomor 80 tahun 2019 yang di dalamnya mengatur percepatan pembangunan.

Lebih lanjut, Syafiudin berharap, dari Pemkab Bangkalan harus segera merealisasikan perpres tersebut. Untuk langkah awalnya, Syafiudin mengatakan, Pemkab Bangkalan harus membuat Peraturan Daerah (Perda)-nya agar bisa diselaraskan dengan Perpres. Selain itu, dirinya juga menyebut harus ada perbaikan tata ruang di Bangkalan.

“Madura ini sudah darurat, jadi saya harap tahun berikutnya, 2021 sudah bisa terlaksana dengan baik,” paparnya.

Sementara itu, anggota DPR RI dapil Jawa Timur XI Hasani Zubair mengatakan, minimnya investor di Bangkalan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintah dalam membangun Bangkalan agar lebih maju. Dirinya menyampaikan, harus ada kesadaran dan kepedulian seluruh pihak di Bangkalan mengenai kondisinya yang minim investasi.

“Apalagi sekarang ada perpres ini, jadi pemerintah harus lebih mudah menarik investor untuk masuk di Bangkalan. Sebab, Perpres ini membahas mengenai percepatan pembangunan,” terangnya.

Bahkan dirinya mengungkapkan, harus ada aktualisasi dan realisasi nyata dari pemkab. Masih menurut politikus dari Partai Demokrat ini, dirinya berharap Perpres ini dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Bangkalan tahun berikutnya.

“Perpres ini kalau bisa harus dimasukkan dalam RPJMD masing-masing daerah di Madura agar bisa teraliasasi dengan maksimal,” tandasnya. (ina/pai)

Komentar

News Feed