oleh

DPR RI Sebut Pemerintah Pusat Setengah Hati Pulihkan Perekonomian di Madura

Kabarmadura.id/Bangkalan-Selama new normal di tengah wabah Covid-19, pemulihan ekonomi menjadi sektor pertama yang dikerjakan oleh pemerintah. Namun, untuk Madura sendiri pemulihan ekonomi tersebut masih terkesan setengah hati.

Hal itu diungkapkan langsung oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Syafiudin Asmoro. Dia menuturkan, selama ini pemerintah pusat masih setengah hati mengembangkan pembangunan di Madura dan pemulihan ekonomi di masa new normal. Dia menilai, hal itu terlihat dari sedikitnya anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ke Madura.

“Adanya Covid-19 atau tidak adanya Covid-19, saya melihat pemerintah pusat ini masih setengah hati dalam membangun Madura, terutama saat pemulihan ekonomi,” ujarnya, Rabu (29/7/2020).

Masih menurut Syafiudin, sentuhan dari pemerintah pusat masih belum ada. Dia berencana akan mendorong agar Kementerian PUPR juga memprioritaskan Madura. Karena selama ini tidak ada anggaran strategis dari pemerintah pusat untuk Madura.

“Memang ada, tapi kecil hanya Rp10 trilliun, itu dibagi-bagi di empat kabupaten,” ungkapnya.

Data dari PUPR yang dia lihat, anggaran yang digelontorkan sangat kecil. Dia juga meminta agar pemerintah pusat memberikan hak penuh pada Madura. Kata dia, jangan sampai Madura dianaktirikan oleh pemerintah pusat.

“Jangan jadikan Covid-19 ini Madura tidak diberikan oleh pemerintah pusat,” paparnya.

Pemulihan ekonomi, kata dia, tidak lepas dari anggaran. Sedangkan anggaran hanya sedikit di mana yang paling banyak ada di Bangkalan. Sedangkan, ada anggaran yang diperuntukkan pembangunan Madura berdasarkan Perpres nomer 80 tahun 2019 yang dijanjikan oleh Presiden belumlah maksimal. Sebab, anggaran Rp54 trilliun ini tidak semua dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Melainkan harus dibagi dengan anggaran yang berasal dari Kerja Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

“Kalau memang pemerintah pusat membangun Madura semua harus dari APBN, tidak di KBPU-kan. Karena jika melalui APBN murni akan dikerjakan maksimal, tidak harus menunggu,” terangnya.

“Setidaknya 5 persen lah yang harus digelontorkan pemerintah pusat ke Madura. Saya baru percaya kalau pemerintah pusat tidak setengah hati,” tandasnya. (ina/pai)

Komentar

News Feed