oleh

DPRD Akan Panggil DPMD Terkait Penerapan PP Tentang Siltap Perangkat Desa

Kabarmadura.id/Sampang-Dalam waktu dekat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang akan memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terkait penerapan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa.

Pasalnya, aturan tentang siltap perangkat desa yang seharusnya diterapkan per Januari tahun 2020, di Sampang belum juga diterapkan. Yakni masih menerapkan PP 43 tahun 2014, dengan alasan, jika menerapkan PP nomor 11 tahun 2019 anggaran Dana Desa (DD) tidak mencukupi.

Anggota Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman mengatakan, pemanggilan tersebut untuk mempertanyakan kendala DPMD atau desa dalam menerapkan PP terbaru tersebut. Karena, jika beralasan DD tidak mencukupi, hal itu harus disertai bukti yang cukup.

“Di desanya ada dana kelebihannya berapa, silpanya berapa. Jadi dengan adanya hal ini kita harus berhati-hati dalam penggunaan anggaran, penggunaan anggaran itu tidak harus fokus pada fisik saja, apalagi sekarang ada dana Covid-19, untuk membeli masker ada indikasi penggelembungan,” tegasnya.

Bahkan, ia meminta aturan pemerintah ini harus diterapkan. Sebab aturan ini dibuat untuk kemajuan daerah, khususnya di Kabupaten Sampang. Karena, penerapan PP terbaru ini juga termasuk dari penilaian. Sehingga ia menuturkan, anggota Komisi I DPRD Sampang akan ikut pantau penerapan PP terbaru ini.

“Aturan ini harus diikuti, jangan pakai paradigma lama. Apalagi di kabupaten lain sudah menerapkan. Jadi DPMD jangan min-main dengan PP ini, apalagi anggaran ADD/DD ini dari pusat. Dan jika terus seperti ini kapan Sampang jadi hebat bermartabat,” ujarnya.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintah Desa DPMD Sampang Suhanto mengatakan, PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang siltap perangkat desa memang tidak diterapkan tahun ini, tetapi tahun mendatang. Hal itu didasari karena pada tahun 2021, 118 desa harus mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga nantinya aka nada PADes.

“Untuk menerapkan tahun ini tidak bisa, sebab anggaran DD nya tidak cukup, tetapi untuk tahun 2021 akan diterapkan karena nanti semua desa harus mendirikan BUMDes,” ungkapnya, Rabu (2/8/2020).

Tetapi, statemen Suhanto tersebut dibantah oleh Ketua Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koorda Sampang Sidik. Menurutnya, jika mengandalkan PADes dari BUMDes, maka dipastikan tahun 2021 sekalipun tidak akan terealisasi.

“Ada atau tidak adanya BUMDes di desa itu sama saja. Yakni tidak ada perkembangan apapun. Jadi kalau saya malah meragukan statemen DPMD bahwa akan diterapkan di 2021 ini. Dan apa dasar statemen dari DPMD yang bisa meyakinkan, bahwa 2021 itu akan menerapkan PP nomor 11, dan apa indikator yang menjadi dasar kajiannya?” ujarnya. (mal/pai)

Komentar

News Feed