DPRD Bangkalan Desak Pembentukan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M) SERIUS: Komisi D membahas penempatan pos pelayanan terpadu kesehatan bersama dinas terkait, Selasa, (15/12/2020).

KABARMADURA.ID, BANGKALAN– Akibat sulitnya mengurus administrasi program biaya kesehatan untuk masyarakat miskin (biakes maskin), membuat  aktivis Bangkalan mendesak legislatif untuk meminta dinas terkait membuat pos pelayanan terpadu kesehatan.

Desakan tersebut, membuat  Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan akhirnya memanggil sejumlah pihak seperti Dinas Sosial (Dinsos), BPJS Kesehatan, Dispendukcapil, RSUD Syamrabu dan Dewan Pengawas Rumah Sakit. Selasa, (15/12).

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi D Nur Hasan mendesak agar pos pelayanan kesehatan terpadu segera terealisasi pada awal tahun 2021. Dikatakannya, pemanggilan tersebut agar bisa secepatnya terealisasi. Sehingga, masyarakat juga segera bisa mendapatkan pelayanan pengurusan administrasi biakes maskin dengan mudah.

”Sebelumnya pengurusan biakes maskin ini masyarakat harus bolak balik, karena harus mengurus ke beberapa dinas,” jelasnya.

Terlebih, pengurusannya harus pada hari aktif, sehingga tidak jarang sebagian masyarakat banyak yang menunda waktu ketika dinas yang bersangkutan sudah tutup layanan.

“Semua OPD yang kami hadirkan sudah sepakat membentuk posko terpadu pelayanan terpadu kesehatan masyarakat miskin,” ujarnya

Ditambahkannya, lokasi posko juga telah disepakati berada di mall pelayanan publik (MPP). Nantinya, lanjut Nur Hasan, minggu depan akan ada pembahasan lagi secara teknis. Sebab, pada pemanggilan kali tersebut belum dibahas secara teknis pembuatan pos terpadu itu.

“OPD terkait sudah setuju, namun teknisnya perlu ada pimpinan tertinggi minimal sekretaris daerah (sekda),” tuturnya.

Mengenai tatanan pos tersebut yang berhubungan dengan dinas lain selain Dinkes Bangkalan, Nur Hasan menjelaskan, akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan selanjutnya dengan menghadirkan sekda. Namun, untuk lokasinya akan dijadikan dalam satu tempat sebagai layanan pos terpadu kesehatan.

“Apakah nanti dinkes sendiri, BPJS sendiri atau jadi satu. Spesifiknya akan kami bahas minggu depan, yang penting masyarakat tidak bolak balik atau wara wiri lagi. Tapi ada di satu tempat pengurusannya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Setiadjabudhi mengungkapkan, pelayanan kesehatan di Bangkalan harus dipebaiki, sehingga kedepan akan mempermudah masyarakat yang sakit. Terlebih masyarakat yang kurang mampu.

“Saya tekankan apapun bentuknya yang penting percepatan pelayanan untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat kurang mampu. Jadi yang cepat gitu,” ungkapnya.

Lanjut Budhi (sapaan akrabnya) dia setuju dengan adanya rencana itu. Beberapa instansi telah ada di MPP. Maka, katanya, tinggal menambah instansi yang belum ada. (ina/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *