DPRD Bangkalan Rencanakan Bahas Perpres Pesantren

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) KUNJUNGAN: Anggota DPR RI Syafiudin Asmoro menemui pimpinan DPRD Bangkalan untuk membahas Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN– Diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, cukup menjadi atensi tersendiri bagi anggota DPR RI Syafiuddin Asmoro. Dia mendatangi Kantor DPRD Bangkalan untuk membahas implementasi perpres di daerah.  Bahkan, mendesak agar legislatif segera memasukkan aturan itu menjadi peraturan daerah (Perda).

Menurutnya, perpres itu bisa menjadi pembahasan di Badan Permusyawaratan Peraturan Daerah (Bamperperda). Dengan demikian, secara otomatis legislatif di daerah yang identik dengan slogan kota salak menjadi inisiator implementasi peraturan tersebut. Selain itu, sebagai penggerak implementasi mengingat Bangkalan memiliki banyak pondok pesantren (ponpes).

Bacaan Lainnya

“Undang-Undang (UU) sudah ada, jadi saya ingin mendorong aturan ini bisa masuk di Program Legislatif Daerah (Prolegda) Bangkalan,” ujarnya di ruang Wakil Ketua DPRD Bangkalan Hotib Marzuki , Senin (20/9/2021).

Pihaknya menegaskan, pertemuan dengan legislatif di daerah tidak hanya sebatas permintaan. Namun, menginstruksikan ke Badan Legislatif (Baleg) DPRD Bangkalan untuk bisa merealisasikannya. Prinsipnya, perda terkait pesantren hanya untuk mengakses dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi kalau bisa secepatnya dibahas, solidaritas antara pusat dan daerah bisa selaras. Saya juga menginstruksikan secara khusus fraksi PKB untuk bisa membantu dan mendukung pembahasan itu. Sehingga nanti, bisa menjadi pasukan yang mampu mendukung rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Bamperperda DPRD Bangkalan Ahmad Hariyanto berjanji, akan menindaklanjuti secara teknis hasil pembahasan tersebut. Namun untuk memasukkan aturan menjadi rancangan peraturan daerah (raperda) di prolegda membutuhkan naskah akademis (NA). “Artinya harus ada pembahasan dulu dengan tim ahli. Tapi saya pastikan tahun 2022 ini, akan kami masukkan menjadi pembahasan raperda di propemperda,” janjinya.

Sejauh ini, memang belum ada usulan dari legislatif Bangkalan. Akan tetapi pihaknya berencana, membahas hal tersebut dengan semua anggota. Sehingga hasilnya, bisa segera direalisasikan. Bahkan, akan berkoordinasi dengan pimpinan dan tim ahli untuk segera membuat NA. “Pada prinsipnya, jika aturan perpres ini masuk ke propemperda bukan menjadi milik suatu kelompok atau individu. Tetapi menjadi dokumen negara dan milik bersama,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Bangkalan Mohammad Fahad. Menurutnya, aturan itu nantinya akan sama dilakukan pembahasan. Baik usulan dari eksekutif maupun legislatif. Sebab, pada prinsipnya regulasi tersebut mempunyai fungsi yang sama. “Pesantren terbanyak di Jatim ya di Bangkalan, jadi kami akan mendukung penuh jika perlu dibuatkan perda,” responnya.

 

Reporter: Fain Nadofatul M.

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *