DPRD Bangkalan Wacanakan Perda PUG

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) AMINA RACHMAWATI: Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Bangkalan

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Peraturan Daerah (Perda) Pengarusutamaan Gender (PUG) bakal diterapkan di Bangkalan. Meski sebelumnya sempat tidak menjadi perda prioritas. Kini regulasi yang mengatur hak-hak pekerja perempuan mulai masuk prolegda. Bahkan, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan meminta agar ada peran aktif perempuan dalam pemerintahan.

Ketua Komisi D Nur Hasan menyampaikan, pihaknya telah mengusulkan perda tersebut dan akan dibahas pada tahun 2021. Katanya, regulasi tersebut sangat penting dimiliki oleh Bangkalan. Karena, untuk urusan publik perempuan selalu dianggap tidak memiliki ruang dan potensi.

Bacaan Lainnya

“Ketika nanti sudah ada perda itu, nantinya keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor publik terutama di bidang politik sudah harus ada,” katanya, Senin (7/12/2020).

Lebih lanjut Nur Hasan mengungkapkan, hal tersebut juga mendorong perempuan agar bisa sejajar dengan laki-laki. Target perda itu, politisi PPP itu berjanji akan menyelesaikan pada tahun 2012.

“Mudah-mudahan dengan perda ini sebagai payung hukum pekerja perempuan dan bukan dijadikan sektor kelas II. Tetapi harus dianggap sejajar dengan lelaki terutama di publik,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Bangkalan Amina Rachmawati menyampaikan, sejauh ini peran perempuan di publik mulai diberikan porsi meski tidak sebanyak lelaki. Khususnya dalam pemerintahan.

Terlebih, kata dia, sebenarnya PUG ini sudah diterapkan di Bangkalan. Bahkan, diantaranya sudah menjadi program perencanaan di pemerintah. Namun, terkait payung hukum masih bernaung dengan Undang-Undang (UU).

“Di Bangkalan sebenarnya sudah melaksanakan itu, bahkan secara perundang-undangan sudah dimasukkan dalam program pemerintahan. Hanya saja dipertegas di perda tahun ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Amina menjelaskan, selama dia menjabat sebagai kepala dinas dan berstatus perempuan merasa sudah diberikan tempat yang sama dengan kaum lelaki. PUG ini kata dia, memang sudah ada sejak dulu.

“Sekarang lebih dikuatkan lagi, bahkan di tahun ini PUG ini sudah masuk program kerja di beberapa dinas,” pungkasnya. (ina/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *