oleh

DPRD Berwenang Angkat dan Hentikan Bupati

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, semakin menambah kewenangan anggota legislatif dalam menjalankan fungsinya di tingkat daerah.

Salah satu penambahan kewenangan tersebut, yakni bisa mengangkat dan memberhentikan jabatan kepala daerah di tingkat kabupaten.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris mengatakan, saat ini para wakil rakyat tengah fokus untuk mengubah tata tertib dewan. Hal itu berhubungan dengan perubahan kewenangan dewan, yang sebelumnya tidak mempunyai kewenangan mengangkat bupati dan wakil bupati apabila terjadi kekosongan jabatan.

Saat ini, berlandaskan PP 12/2018 tersebut, DPRD memiliki kewenangan untuk mengangkat bupati dan wakil bupati saat terjadi kekosongan di sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.

“Ini berlaku untuk seluruh DPRD di Indonesia, bukan hanya di Pamekasan saja,” terangnya Senin (4/3).

Melalui regulasi yang baru itu, DPRD juga berwenang mengangkat dan memberhentikan bupati/wali kota dan wakil bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

Kemudian, DPRD juga berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala dan wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri. Langkah itu menurut Suli, diselenggarakan dalam rapat paripurna, dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

“Nantinya, mekanisme pemilihan kepala dan wakil kepala daerah diatur ke dalam tata tertib DPRD,” jelasnya.

Sementara itu, aktivis Formasi Pamekasan Iklal mengatakan, penambahan kewenangan DPRD dalam penentuan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah itu, semakin menguatkan fungsi kontrol dewan terhadap jalannya roda pemerintahan saat terjadi kekosongan jabatan.

Terlebih, beberapa waktu lalu, Kabupaten Pamekasan juga mengalami kekosongan jabatan kepala daerah yang dampaknya sangat terasa terhadap jalannya roda pemerintahan. Oleh karenanya, pihaknya berharap, agar pembahasan perubahan tata tertib itu dilakukan dengan serius, sehingga kebijakan yang disepakati betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Kebijakan baru ini harus dikawal bersama agar berpihak pada kepentingan masyarakat,” tandasnya. (pin/waw)

Komentar

News Feed