oleh

DPRD Pamekasan Desak Bupati Segera Isi Kekosongan Jabatan

KM/MIFTAHUL ARIFIN-DESA: Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mendesak Bupati Baddrut Tamam untuk segera megisi kekosongan jabatan.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, sudah melewati enam bulan kepemimpinan pasca dilantik pada September 2018 lalu. Kendati demikian, sampai saat ini belum ada giat mutasi atau pengisian kekosongan kursi jabatan yang ditinggal pensiun oleh pejabat definitif.

Oleh karenanya, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mendesak Bupati Baddrut Tamam untuk mempercepat proses pengisian jabatan, atau mutasi dan promosi terhadap pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Menurutnya, kekosongan jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten, khususnya posisi strategis seperti kepala organisasi perangkat daerah (OPD), sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Bahkan untuk posisi sekretaris daerah, sudah ditinggal pensiun oleh pejabat definitif lebih dari satu tahun.

“Saudara bupati harus segera melakukan percepatan rekrutmen pejabat yang kosong itu,” katanya Minggu (21/4).

Lebih lanjut Ismail mengatakan, kekosongan jabatan, khususnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik tidak bisa dibiarkan dalam waktu yang cukup lama. Sebab hal itu akan mempengaruhi terhadap realisasi program, khususnya pelayanan pemerintahan pada masyarakat.

Selain untuk kepentingan pelayanan terhadap masyarakat, pengisian kekosongan jabatan definitif juga menjadi ajang pembuktian bagi Baddrut Tamam kepada masyarakat bahwa tidak akan ada jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pamekasan.

“Pastinya saudara bupati sudah punya kriteria khusus untuk pengisi posisi di masing-masing jabatan kosong itu,” sambungnya.

Sementara itu, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengatakan, pihaknya tengah menjalankan tahapan pengisian kekosongan kursi jabatan di lingkungan Pemkab Pamekasan. Saat ini pihaknya telah memiliki tim seleksi yang sudah dibentuk untuk mempersiapkan hal tersebut.

Hanya saja menurut Baddrut, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk bisa melakukan tahapan seleksi. Sebab tanpa rekomendasi dari KASN, tim seleksi yang dibentuk tidak bisa melakukan tahapan apapunn yang berkaitan dengan rekrutmen atau mutasi jabatan.

“Tinggal menunggu persetujuan dari KASN, setelah itu baru fit and proper test,” tandasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan. Ada sekitar tujuh kursi jabatan esselon II yang belum memiliki pejabat definitif.

Selain kursi sekretaris kabupaten (Sekkab) yang selama ini diisi oleh Penjabat (Pj), terdapat enam kursi esselon II lainnya, yang saat ini mengalami kekosongan. Yakni Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Asisten Ekonomi, Dua Staf Ahli, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan dan Inspektorat. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bakesbangpol dan Linmas.

Kemudian juga ada Kepala BKPSDM Lukman Hedi Mahdia yang akan purna tugas per 1 Juli 2019. Disusul Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro A. M Yulianto juga memasuki masa pensiun pada Agustus 2019. Terkakhir Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Herman Kusnadi, yang pensiun pada September mendatang. (pin/pai)

Komentar

News Feed