oleh

DPRD Pamekasan: Raperda Tata Niaga Tembakau Harus Sejahterakan Petani

Kabarmadura.id/Pamekasan–Menyikapi permasalahan tata niaga tembakau yang tidak kunjung memenuhi harapan petani, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar berpihak kepada kesejahteraan para petani tembakau.

Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman mengatakan, salah satu bentuk keberpihakan legislatif kepada para petani tembakau yaitu dengan melakukan pengawasan secara langsung kepada setiap pabrikan, bahkan jika pabrikan terbukti melakukan pelanggaran, pihaknya menegaskan akan menekan agar pabrik tersebut ditutup.

Bahkan pihaknya mengaku, akan secara khusus mengadvokasi kesejahteraan petani melalui rancangan peraturan daerah (raperda). Namun demikian, Fathor mengaku, pihaknya tidak bisa  tergesa-gesa dalam menggarap raperda tersebut.

Menurutnya, raperda tentang perlindungan petani tembakau harus dilakukan secara hati-hati, agar kesalahan yang nantinya akan merugikan petani bisa diminimalisir.

“Perda itu tidak boleh dengan instan. Karena dirancang dengan sangat teliti saja masih ada kekurangan apalagi dengan instan,” katanya, Selasa (11/8/2020)

Dalam pembahasannya, dia mengaku telah melibatkan beberapa pihak, termasuk diantaranya sejumlah akademisi untuk menguji materi perda. Hal itu sudah dilakukan dengan melibatkan salah satu perguruan tinggi di Madura.

Kendati begitu, dia menyebutkan, raperda tersebut sudah dilakukan pembahasan oleh pantia khusus (pansus). Pihaknya hanya tinggal menunggu pelaksanaan paripurna penyerahan perda kepada eksekutif lalu kemudian diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk direvisi.

“Setelah direvisi maka perda itu akan sampai lagi ke Pamekasan untuk diparipurnakan menjadi perda,” terangnya.

Sementara itu, aktivis Pamekasan Achmad Faisal menjelaskan, selama ini para petani tembakau seolah-olah hanya diposisikan sebagai budak oleh para pabrikan. Sementara pabrikan dengan seenaknya membeli tembakau petani dengan harga yang relatif rendah.

Dia meminta agar Pemkab berani menetapkan standar harga minimal 15 persen keuntungan di atas BEP. Karena menurutnya, belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, saat harga tembakau di Pamekasan anjlok hingga Rp20 ribu, di daerah lain seperti Blitar justru masih kokoh di kisaran harga Rp70 ribu.

“Kesejahteraan petani tembakau harus jadi prioritas,” tandasnya. (ali/pin)

Komentar

News Feed