oleh

DPRD Pamekasan Sarankan Beri Bantuan Hukum Perusahaan Rokok Ilegal

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Peredaran rokok ilegal di Pamekasan masih marak. Hal itu disebabkan minimnya perusahaan rokok yang memiliki izin resmi dalam peredaran rokok, utamanya yang berkenaan dengan izin cukai. Oleh karenanya, pemerintah dan instansi terkait, diminta untuk memfasilitasi para pengusaha rokok untuk mengurus izin secara resmi.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan, Harun Suyitno mengatakan, selain giat melakukan sosialisasi dan operasi ke sejumlah perusahaan rokok ilegal yang selama ini beroperasi di Pamekasan, dirinya menyarankan agar pemerintah kabupaten dan bea cukai bisa memfasilitasi perusahaan rokok untuk melengkapi izin edar, termasuk dalam pengurusan pita cukai.

Menurutnya, dengan pemerintah memberikan bantuan hukum kepada para pengusaha rokok ilegal, peredaran rokok tanpa cukai juga akan berkurang. para pengusaha tidak akan lagi mengedarkan rokok ilegal karena sudah mengantongi izin resmi.

“Jika sosialisasi dibarengi dengan pendampingan hukum, saya yakin peredaran rokok ilegal bisa ditekan sekecil mungkin,” katanya Rabu (17/4).

Selain mendesak pemerintah untuk memberikan pendampingan hukum, Harun juga mengingatkan agar para pengusaha yang masih mengedarkan rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, untuk juga mempunyai komitmen dalam mengurus izin edar, khususnya bea cukai yang ditandai dengan pemenuhan pita cukai pada produk rokok yang diedarkan.

Sebab menurutnya, upaya untuk memberikan pendampingan hukum dalam pengurusan izin dari pemerintah, akan sia-sia tanpa adanya komitmen dari perusahaan untuk tidak mengedarkan rokok ilegal. Kendati ancaman hukum terhadap peredaran rokok ilegal sudah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

“Para pengusaha rokok ilegal bisa kena ancaman pidana 5 tahun jika tetap melanggar regulasi cukai,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Subseksi (Kasubsi) Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Madura, Tesar Pratama mengungkapkan, peredaran rokok ilegal di Pamekasan menjadi atensi dalam setiap operasi intelijen. Sebab, sebagaimana diketahui, Pamekasan menjadi kabupaten terbesar penyumbang pelanggaran peredaran rokok ilegal.

Selain telah menyita sebanyak 4,1 juta rokok ilegal pada 2018 lalu, Pamekasan juga sudah menyumbang sebanyak 1,1 juta rokok ilegal selama Januari hingga Februari 2019. Dengan demikian menurut Tesar, pemberantasan peredaran rokok ilegal menjadi atensi utama Bea Cukai Madura.

“Itu (rokok ilegal, red) dari beragam merk,” jelasnya.

Tesar mengaku, saat ini Bea Cukai Madura, tengah gencar melakukan operasi intelijen ke sejumlah pertokoan, pabrik, dan transportasi yang diduga jadi alat pengantar rokok ilegal.

Disamping itu, pihaknya juga melakukan edukasi dengan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat pentingnya rokok legal dan ketentuan tentang cukai, serta  kerugian yang terjadi dari adanya rokok ilegal.

“Kami bekerjasama dengan instansi penegak hukum, utamanya dalam pelaksanaan perizinan dan operasi gabungan,” tandasnya. (pin/pai)

Komentar

News Feed