DPRD Sampang Desak Pemblokiran KPM BPNT Segera Diatas

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBHAN) DESAK: DPRD Sampang meminta Dinsos Sampang segera menyelesaikan masalah pemblokiran ribuan KPM BPNT dengan melaksanakan verval data penerima.

Kabarmadura.id/Sampang-Selama bulan Januari-Juni 2020,  tercatat sebanyak 3.800 data keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Sampang yang terblokir atau hilang dari data bayar. Dinas Sosial (Disnsos) Sampang, dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan itu.

Data Dinsos Sampang menunjukkan, jumlah penerima BPNT sebanyak 108.510. Saat ini, ada sekitar 3.800 lebih KPM diketahui terblokir sebagai penerima.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi IV DPRD Sampang Shohibus Sulton mengatakan, terjadinya pemblokiran data penerima bansos itu lantaran proses verifikasi dan validasi (Verval) data penerima tidak dilakukan secara rutin. Akibatnya, pemerintah pusat bertindak tegas dengan memblokir sejumlah data penerima yang diduga tidak valid. Untuk itu, dirinya meminta Dinsos bertanggung jawab atas ribuan penerima yang diblokir itu, harus segera dikembalikan lagi, karena rata-rata penerima bansos itu merupakan warga kurang mampu.

Politisi Partai Gerindra itu mengaku sudah melakukan pemanggilan terhadap Dinsos dan OPD terkait untuk mengklarifilasi dan mencarikan solusi atas persoalan tersebut.

“Kami harap Dinsos segera menyelesaikan persoalan pemblokiran data penerima bansos ini, jangan sampai berlarut-larut, karena warga miskin yang menjadi korbannya,” ujar Sulthon.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinsos Sampang Nashrun berujar, KPM BPNT yang hilang dari daftar penerima diakibatkan karena adanya ketidakvalidan data kependudukan. Penerima yang bersangkutan tidak diperbaharui data, sehingga tidak terbaca di sistem data base Dispendukcapil.

Kata dia, meski ada pemblokiran, kuota penerima BPNT di Sampang masih tetap dan tidak bisa dialihkan kepada warga yang lain. Adapun solusi atas persoalan itu, pihaknya harus memperbaiki data kependudukan para KPM yang diblokir untuk dimasukkan kembali ke Pusdatin.

“Ribuan KPM yang terblokir ini tidak mendapatkan bantuan, karena sudah keluar dari data bayar dan tidak bisa dialihkan kepada yang lain, masih nunggu proses pemadanan dan perbaharuan data kependudukan selesai,” ujar Nasrun kepada Kabar Madura.

Dirinya membeberkan, pihaknya  terus mengebut proses  penyelesaian pendataan, salah satunya dengan bekerjasama dengan Dispendikcapil untuk melakukan pemadanan data by sistem.

Selian itu, pihaknya mengaku sudah berkirim surat kepada kecamatan dan desa untuk melakukan perbaikan data kependudukan di wilayahnya masing-masing. Sementara itu, pihaknya juga menugaskan operator di Dinsos untuk menindaklanjuti data-data yang sudah diperbaiki agar segera dimasukkan ke Pusdatin Kemensos, setelah itu baru data KPM bisa masuk dan menerima bantuan program tersebut.

“Sampai sekarang, kami terus berpacu dengan waktu, kasihan para warga miskin yang wajib mendapatkan tapi terhambat data kependudukan ini, kami sudah kerjasama dengan Dispendukcapil dan meminta pemerintah desa proaktif,” tukas Nasrun. (sub/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *