oleh

DPRD Sampang Pelototi Kartu Tani, Terdaftar di e-RDKK namun Saldo Kosong

KABARMADURA.ID, Sampang -Pendataan petani yang tergabung di kelompok tani (poktan) dinilai tidak maksimal. Pasalnya, dari jumlah 220 ribu petani yang sudah mendapatkan surat keputusan (SK) hanya 112.031 petani yang terdata di elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK). Bahkan dari kartu yang disalurkan sebanyak 79.613 ada sekitar 9.530 yang tidak berisi saldo alias nol.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Sampang, Suyono menuturkan, dari pendataan petani yang tergabung di poktan tetap dilakukan untuk didaftarkan ke e-RDKK pada tahun depan. Sebab, untuk tahun ini pendaftaran e-RDKK sudah ditutup sejak bulan Juni lalu.

Namun, pihaknya optimis bahwa semua petani di Kota Bahari yang tidak terdaftar di e-RDKK tahun ini akan didata untuk tambahan data e-RDKK tahun 2021. Sehingga kedepan tidak ada lagi petani yang tidak terdaftar di e-RDKK dan tidak bisa melakukan penebusan pupuk subsidi.
“Penebusan pupuk subsidi bisa dilakukan meski tanpa memiliki kartu tani, yang penting terdaftar di e-RDKK. Tahun 2021 semua petani akan terdata di e-RDKK, sehingga tidak ada lagi petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi,” ucapnya, Minggu (4/10/2020).

Ditambahkan Suyono, jumlah petani di Kota Bahari berdasarkan dari SK kelompok tani kurang lebih 220 ribu petani. Sementara pihaknya belum bisa mengetahui  petani yang tidak ada di SK atau petani yang tidak tergabung di kelompok tani.

Sehingga, untuk memastikan semua petani terdaftar di e-RDKK tahun 2021, penyuluh pertanian lapangan (PPL) di masing-masing kecamatan akan lebih dimaksimalkan untuk mendata dan didaftarkan ke e-RDKK, selain itu dibantu oleh PPL swadaya dan beberapa tenaga sukarelawan yang bersedia untuk membantu mendata petani.

“Semua petani yang masuk di e-RDKK 2020 pasti dientri lagi untuk e-RDKK tahun depan,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Alan Kaisan, mendesak terkait realisasi kartu tani. Sebab, berdasarkan penyampaian dari pihak penyalur dalam hal ini Bank Negara Indonesia (BNI) sudah ada 79.613 formulir yang sudah disalurkan, namun yang aktif tetapi belum berisi saldo hanya 9.530.

Sehingga ia mendesak pihak bank dan dinas terkait untuk melakukan pengecekan data yang sudah disalurkan tersebut. Bahkan ia menyampaikan, data yang disalurkan namun tidak kunjung diajukan pengaktifan, pihaknya khawatir masih mengendap di petugas yang ada di lapangan.

“Hingga saat ini, jumlah data yang disalurkan baru 9.530 yang aktif, tetapi tidak bisa digunakan, saldonya belum diisi. Adapun mekanismenya, data itu dibagi ke petani, kemudian diambil lagi untuk diisi saldo,” tuturnya.

Kendati demikian, karena kartu tani tersebut menyangkut terhadap nasib petani, untuk lebih memaksimalkan dalam realisasi program tersebut pihaknya berencana akan mendatangi kantor BNI pusat dan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pembuat surat edaran, sebab proses pembuatan kartu tani ini sangat lama.

“Prosesnya pembuatan kartu tani ini sangat lama, sebab dari pihak penyalur masih mengajukan ke pusat untuk dicetak dan diisi saldonya, agar persoalan ini jelas dan tidak ada kongkalikong, kami berencana menyampaikan langsung ke BNI pusat dan kantor KPK, ” pungkasnya (mal/mam).

Komentar

News Feed