DPRD Sampang Sahkan Dua Raperda

  • Whatsapp
(KM/SUBHAN) LANCAR: DPRD Sampang mengesahkan dua raperda dan pendapat akhir bupati Sampang terhadap dua raperda serta nota penjelasan bupati Sampang terhadap lima raperda.

Kabarmadura.id/Sampang-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang mengelar rapat paripurna perdana di tahun 2020, Selasa (21/1/2020). Paripurna itu mengagendakan laporan Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda), pengesahan dua rancangan peraturan daerah (raperda) dan pendapat akhir bupati Sampang.

Rapat yang berlangsung khidmat  tersebut, dipimpin oleh Pimpinan DPRD Sampang Amin Arif Tirtana yang didampingi ketua DPRD dan wakil pimpinan yang lain.

Turut hadir pula, Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat yang mewakili Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, jajaran Forkompimda, para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sampang, pimpinan BUMD serta para tamu undangan lainnya.

Bertempat di aula graha utama kantor DPRD Sampang, Sekretaris DPRD Sampang Moh Anwari Abdullah melaporkan, rapat paripurna tersebut merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya.

Pengesahan raperda tersebut, mengenai pendapat akhir bupati Sampang terhadap dua raperda serta nota penjelasan bupati Sampang terhadap lima raperda usulan, sekaligus laporan Bapemperda dan penyampaian nota penjelasan atas dua raperda inisiatif.

Sedangkan tingkat kehadiran, dari 45 anggota DPRD Sampang, yang hadir pada kesempatan tersebut sebanyak 32 orang. Sedangkan yang tidak hadir berjumlah 13 orang  dengan keterangan sakit 1 orang dan izin 12 orang.

“Sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Sampang Nomor 03 Tahun 2018 pasal 97  ayat 1 huruf b, maka paripurna hari ini sudah memenuhi ketentuan dan tata tertib,” terangnya.

Sementara itu, juru bicara Bapemperda DPRD Sampang Agus Khusnul Yakin mengatakan, atas disahkannya dua raperda menjadi perda itu, pihaknya sangat mengapresiasi kepada bupati Sampang beserta semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama dalam terlaksananya pembahasan demi pembahasan hingga disahkan.

“Rapeda yang disahkan pada kesempatan kali ini, yakni raperda tentang dana cadangan dan raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah,” katanya.

Sedangkan isi dan muatan pembentukan raperda dana cadangan itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana cadangan merupakan dana yang akan disisihkan untuk menampung kebutuhan dan memerlukan dana besar serta tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran berjalan.

Lanjut Agus mengatakan, perda pembentukan dan susunan perangkat daerah dilakukan atas dasar, pertama, evaluasi kelembangaan setelah dua tahun yang mengacu pada Permendagri Nomor 99 Tahun 2018, kedua, efektifitas dan efisiensi penataan kelambagaan yang linier, sehingga tepat ukuran dan tepat fungsi sebagaiman visi-misi bupati dan wakil bupati Sampang yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024.

Selanjutkan, ketiga atas dasar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), diperhatikan penilaiannya yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Informasi Birokrasi nomor 19 tahun 2018.

“Dengan metode kualitatif sumber data primer dan skunder yang dilakukan secara porposif, sehingga harapan kami, semua OPD dapat mewadahi terlaksananya dan pelaksanaan berbagai urusan pemerintah yang telah diamanahkan dan mampu berkontribusi positif terhadap penerapan Visi-Misi Sampang Hebat Bermartabat,” Jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat  menyampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan dan anggora wakil rakyat Kota Bahari, atas dibahas dan ditetapkannya raperda tersebut. Harapannya, segala upaya dan jerih payah dalam membahas dan menetapkan raperda itu, menjadi bersama.

“Kami sangat berterima kasih kepada pimpinan beserta anggota dewan atas dibahas dan ditetapkannya raperda ini, semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk dan bimbingan dalam pengabdian kepada masyarakat Sampang,” singkatnya. (sub/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *