DPRD Sampang Temukan 30 Masalah dalam Tiga Raperda

  • Whatsapp
(KM/SUBHAN) UNGKAP: Pansus DPRD Sampang inventarisir puluhan daftar masalah dalam tiga raperda yang diajukan eksekutif untuk dibahas dan disahkan.

Kabarmadura.id/Sampang-Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Sampang, membuat daftar inventarisasi masalah (DIM) pada tiga rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang untuk dibahas dan disahkan. Alhasil, ditemukan sebanyak 30 masalah dalam draf raperda tersebut.

Raperda itu, antara lain tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Jenis Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Bacaan Lainnya

Hal itu diuangkap, oleh Ketua Pansus II DPRD Sampang Alan Kaisan. Dikatakan, pihaknya terus menggodok isi raperda usulan dari eksekutif tersebut, hingga saat ini sudah ditemukan ada sekitar 30 masalah yang terkumpul.

Untuk Perda 5/2011, terdapat tiga poin yang diajukan perubahan, yaitu tentang pelayanan persampahan, parkir tepi jalan umum dan tera ulang, untuk Perda 6/2011 ada dua, yakni penginapan dan rumah potong hewan. Sedangkan di Perda 7/2011 itu, yakni tentang usaha perikanan.

“Kami terus bahas lebih detail lagi, sebab permasalahan Kota Sampang saat ini, salah satunya terkait rendahnya retribusi dari beberapa sektor penyumbang pendapatan, semisal PAD pasar, parki jalan tepi umum dan semacamnya,” ungkap Alan Kaisan, Selasa (3/3/2020).

Politisi muda dari Fraksi Gerinda itu mengaku memiliki catatan untuk perubahan Perda 6/2011, yakni penghapusan rumah potong hewan (RPH) yang sebelumnya pihanya dan tim tidak setuju.

Alasannya, keberadan RPH itu, direncanakan untuk jadi rumah inseminasi dan kesehatan hewan. Apalagi, jika RPH di berbagai wilayah itu dihapus, maka otomatis akan menghapus aset yang sudah ada.

“Kalau dijadikan rumah inseminasi dan kesehatan hewan, maka perda retribusinya tetap ada. Namun, ada beberapa poin yang harus jadi catatan, untuk pengecualian terhadap warga miskin yang hendak memanfaatkannya,” terangnya.

Alan juga berjanji, dalam waktu dekat akan mengundang dinas terkait untuk membahas tiga raperda tersebut. Mengingat pansus dan tim masih menemukan banyak hal yang perlu koreksi, seperti kesalahan penulisan. Produk perda itu diharapkan mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, utamanya warga yang kurang mampu. (sub/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *