DPRD Sumenep Bahas APBD Lebih Awal

  • Whatsapp
KOMITMEN: Legislatif dan eksekutif pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan raperda APBD 2019. KM/HUMAS DPRD FOR KM.

Kabarmadura.id Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep memulai tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep tahun anggaran 2019. Pembahasan tersebut, menjadi komitmen untuk diselesaikan lebih awal dibandingkan daerah lain seperti tahun sebelumnya.

Bupati Sumenep A Busyro Karim melalui rapat paripurna di DPRD Sumenep, Senin (8/10), menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2019.

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menyampaikan, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumenep, pada 2 Oktober 2018, telah ditetapkan pembahasan APBD 2019

“Kemudian badan anggaran (banggar) dan tim anggaran (timgar) telah meembahas dan menyusun kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Raperda APBD 2019,” jelasnya, Senin (8/10).

Sedangkan untuk persetujuan KUA PPAS itu sendiri, telah tertuang dalam nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif melalui rapat paripurna yang telah berlangsung 30 Juli 2018 lalu.

Pihaknya berharap, pembahasan APBD tahun 2019 bisa selesai sesuai waktu yang telah ditentukan. Seperti pembahasan APBD tahun 2018, bisa selesai lebih awal. Bahkan, di daerah lain di Indonesia belum ada yang selesai, namun di Sumenep sudah bisa diselesaikan.

“Kalau kami, tetap berkomitmen supaya pembahasan APBD ini bisa selesai lebih awal, seperti tahun sebelumnya. Sebab, ketika pembahasan cepat selesai dan disahkan, maka pekerjaan dan belanja juga bisa cepat dikerjakan dan itu sesuai harapan kami,” terangnya.

Pembahasan APBD 2019 sendiri dimulai sejak tanggal 8 sampai dengan 22 Oktober. Selama 11 hari ke depan, wakil rakyat Sumenep akan fokus untuk melakukan pembahasan APBD 2019 sampai dengan selesai.

Bahkan, DPRD Sumenep melalui Bamus juga sudah menjadwalkan pembahasan di masing-masing komisi. Sehingga dengan jadwal yang semuanya terencana, bisa menyelesaikan pembahasan tersebut dengan maksimal.

“Semuanya sudah terencana, jadi pembahasan itu akan berjalan sesuai dengan jadwal,” kata politisi PKB tersebut.

Pihaknya berharap, tidak ada kendala apapun yang menghalangi penyelesaian APBD 2019. Sehingga dengan cepat pula, APBD disahkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana tahun 2018 lalu, pembahasan APBD di Sumenep bisa diselesaikan di bulan Oktober. Sedangkan untuk APBD tahun 2019, diharapkan bisa selesai di bulan Okotober pula.

“Jadi, apa yang sudah menjadi kebiasaan yang baik dalam pembahasan APBD ini, diupayakan untuk dipertahankan dan terus dilakukan. Makanya, tahun ini juga akan akan berusaha dan berkomitmen untuk menyelesaikan di bulan Oktober,” terangnya. (ong/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *