DPRD Sumenep Didemo, Dituntut Realisasikan Dana Pokir Sesuai Aturan

  • Whatsapp
(FOTO:KM/MOH RAZIN) KECEWA: Massa mengatasnamakan MPR mengaku mengetahui realisasi dana pokir DPRD Sumenep tidak sesuai aturan.

KABARMADURA.ID| SUMENEP-Majelis Pemuda Revolusi (MPR) mendemo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Kamis (28/10/2021). Mereka menuntut kejelasan penggunaan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) yang ditengarai tidak sesuai prosedur.

Koordinator Lapangan (Korlap) MPR, Noval, menjelaskan, kedatangannya sebagai wujud klarifikasi terkait dugaan penggunaan dana pokir DPRD Sumenep. Selain tidak prosedural, ditengarai  tidak sesuai aturan.

Bacaan Lainnya

“Dalam kajian dari hasil temuan kami, pokir itu kan dari hasil reses, namun faktanya, dewan dari daerah pemilihan (dapil) l misalnya, dana pokirnya ada di dapil lV. Bahkan dewan yang dari daratan, pokirnya ada di kepulauan. Kan aneh,” tutur dia usai berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sumenep, Kamis, (28/10/2021).

Menurutnya, pada pasal 78 ayat 2. Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, realisasi pokir harus sesuai dengan serap aspirasi yang otomatis dari masing-masing dapil.

“Masak CV-nya (kontraktor rekanan, red) sudah ditentukan. Titik-titiknya ada di luar dapilnya, kok bisa seperti itu, makanya kami datang ke seni,” imbuhnya.

Massa juga meminta penghentian realisasi program yang didanai dari dana pokir. Sebab, tahun 2021 ini, dana pokir dianggarkan sekitar Rp70 miliar lebih. Alasan menuntut penghentian, agar mengembalikan fungsi dewan sesuai dengan regulasi dan realisasi dana pokir sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Aksi unjuk rasa itu nyaris berakhir ricuh, sebab kedatangan MPR tidak ditemui. Mereka kemudian menyegel pintu timur gedung DPRD Sumenep.

“Ya kami sudah diizinin oleh kepolisian,” pungkas Noval.

Soal penyegelan itu, Kabag Humas Polres Sumenep AKP Widiarti menjelaskan, pihaknya hanya sebagai perwakilan dan tim keamanan sudah menawarkan solusi.

“Kami juga sudah tawari video call dengan dengan anggota DPRD, namun dia tidak mau kalau tidak di dalam ruangan,” papar dia.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *