DPRD Sumenep Godok Raperda Perlindungan Hukum

  • Whatsapp
HADIR UNTUK RAKYAT: Anggota  DPRD Sumenep sedang mempersiapkan perda untuk memberi perluncungan hukum bagi warga tidak mampu yang berurusan dengan masalah hukum.

Kabarmadura.id/SUMENEP-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep akan merancang regulasi berupa bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Sumenep. Aturan tersebut berbentuk peraturah daerah (perda).

Untuk itu, legislatif berencana segera membuat rancangan peraturan daerah (raperda) itu di tahun ini.

Bantuan hukum itu direncanakan, supaya masyarakat yang terbelit kasus hukum, kemudian hadir untuk membantu berupa bantuan hukum berdasarkan payung yang sudah dibuat sebelumnya.

Selama ini, tidak jarang masyarakat tidak mampu di Sumenep terbelit persoalan hukum. Namun pemerintah tidak bisa hadir dengan memberikan bantuan hukum, lantaran tidak ada payung hukum yang mengaturnya.

Untuk itu, anggota Komisi I DPRD Sumenep Abrori Manan menyampaikan, pihaknya menyiapkan raperda untuk mengatur pemberian bantuan hukum bagi warga miskin, jika di antara masyarakat menghadapi persoalan hukum, misalnya di pengadilan.

“Sehingga ini, nantinya bermanfaat dalam rangka memberikan bantuan ataupun perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya terhadap masyarakat tidak mampu,” katanya.

Diakuinya, masyarakat tidak mampu di Sumenep seringkali tersandung persoalan hukum, namun berjuang sendiri di tengah keterbatasan, sehingga tidak jarang dibiarkan begitu saja tanpa ada pendampingan hukum.

Maka dirasa sangat penting, pemerintah hadir secara maksimal bagi masyarakat tidak mampu dengan membawa bantuan hukum.

Pada dasarnya, legislatif sudah lama berencana merancang raperda perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Namun, di tengah padatnya jadwal kedewanan membuat raperda tersebut baru bisa digodok tahun ini.

“Sebenarnya sudah lama DPRD berencana untuk raperda perlindungan hukum ini, tapi baru tahun ini bisa terealisasi,” ungkap politisi asal Daerah Pemilihan Sumenep III tersebut.

Bukti keseriusan legislatif merancang raperda itu, pihaknya sudah melakukan kajian akademi bersama salah satu pergurian tinggi. Saat ini, tinggal beberapa tahap lagi rancangan regulasi itu untuk selesai.

“Sudah mulai jalan, buktinya kami sudah menyelesaikan kajian akademik beberapa waktu lalu terkait rancangan payung hukum tentang perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu,” tukasnya.

Nampaknya, pihak legislatif begitu antusias menghadairkan payung hukum tersebut. Sebab, tambah Abrori, pemerintah harus hadir di tengah-tengah dan memberikan pendampingan kepada masyarakat ketika ada yang membutuhkan bantuan hukum.

Tak hanya legislatif, pihak eksekutif antusias dengan rencana pemerintah untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak, sehingga harus diatur melalui payung hukum.

Terbukti, Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengapresiasi terhadap regulasi perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Sebab, warga memang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum itu sendiri.

“Makanya, Pemkab Sumenep melalui Bagian Hukum juga akan memberikan masukan, kendati raperda itu merupakan prakarsa DPRD. Masukan dari pemkab bertujuan supaya raperda itu ketika disahkan menjadi perda betul-betul bisa memberikan manfaat sesuai harapan bersama,” paparnya. (ong/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *