DPRD Sumenep Godok Regulasi Sumenep Layak Anak

  • Whatsapp
(KM/KOMISI IV FOR KM) SEMANGAT MENGABDI: Komisi IV DPRD Sumenep saat kunjungan kerja dalam rangka menggodok Raperda Layak Anak.

b-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mempersiapkan Peraturan Daerah (Perda) Layak Anak. Hal itu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan sekaligus memberikan keramahan pada setiap anak di Kabupaten Sumenep.

Saat ini, Komisi IV DPRD Sumenep sedang menggodok regulasi layak anak. Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) sudah mendekati final, sehingga dipastikan tidak lama lagi akan memiliki regulasi bahwa Sumenep merupakan kabupaten ramah anak.

“Regulasi itu masih diproses. Aturan tersebut dalam rangka memenuhi hak-hak anak dan perlindungan khusus anak, supaya anak tidak terisolir dari proses pembangunan pemerintah daerah di Sumenep,” jelas Anggota Komisi IV DPRD Sumenep M Syukri.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyampaikan, regulasi bahwa Sumemep menjadi kabupaten layak anak, dalam rangka membuat sistem pembangunan berbasis hak anak. Hal itu sangat penting, untuk memenuhi hak-hak anak di Sumenep.

Salah satu cara agar Sumenep menjadi kabupaten layak anak, yakni melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan-kegiatannya.

Ditegaskan Syukri, legislatif saat ini sudah membahas dari raperda menjadi perda; penggodokan regulasi diakuinya butuh waktu lama. Sebab, pihaknya harus mencari referensi ke kabupaten/kota lain dan kemudian studi banding.

“Jadi, kami sudah merencanakan untuk Sumenep layak anak. Saat ini masih proses penggodokan dan sudah hampir finis,” ungkapnya.

Berdasarkan data yang masuk ke pihaknya, lanjut politisi asal kepulauan itu, jumlah anak di Sumenep sekitar sepertiga dari total penduduk. Hal itu berarti, anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan kesinambungan hidup bernegara.

“Regulasi layak anak bisa dikatakan wajib. Jadi, kami punya tanggung jawab terhadap hal itu,” tuturnya.

Terhadap kepentingan itu, termasuk dalam rangka meningkatkan kualitas anak agar tidak menjadi beban pembangunan, perlu adanya regulasi yang mengatur agar pembangunan di Sumenep tidak sampai melukai hak-hak anak, baik dilingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, serta di lingkungan lainnya.

Oleh karenanya, dalam rangka menggodak regulasi tentang kabupaten layak anak itu, Komisi IV beberapa kali melakukan kunjungan ke sejumlah daerah yang sudah memiliki regulasi tersebut dan bahkan mendapatkan pernghargaan layak anak.

Kunjungan kerja yang dilakukan Komisi IV, antara lain ke Surabaya dan Jakarta. Dua daerah tersebut menjadi tujuan, karena sudah memiliki regulasi dan bahkan, mendapatkan penghargaan.

“Jadi, untuk cepat mewujudkan Sumenep menjadi kabupaten layak anak, kami berharap pada perumusan regulasi tersebut tidak mengalami kendala. Sehingga, bisa diselesaikan tahun 2020 ini juga,” pungkasnya. (ong/nam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *