DPRD Sumenep Ikut Perjuangkan Nasib Petani Garam

  • Whatsapp
BERHARAP BANYAK: Masyarakat Desa Karang Anyar Kalianget saat audiensi di ruang Komisi II DPRD Sumenep.

Kabarmadura.id-SUMENEP-Sejumlah petambak garam, Selasa (2/7) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep untuk menyampaikan aspirasinya seputar masalah garam. Komisi II DPRD Sumenep menerima dengan baik masyarakat yang datang hendak menyampaikan aspirasinya.

Sampai saai ini, sebagaimana disampaikan koordinator audiensi, Abul Hayat, bahwa belum ada kepastian tentang penyerapan garam. Di sisi lain, saat ini harga yang terus turun. Kondisi tersebut menyebabkan petani atau petambak garam khawatir dan resah.

“Kami datang ke Komisi II agar selaras dan seirama menyampaikan aspirasi kami ke tingkat jajaran yang lebih tinggi. Produksi garam petani saat ini sudah dimulai dan sudah mulai panen. Tapi masih cemas karena penyerapan yang masih tidak berpihak, begitu juga harganya,” jelasnya.

Kedatangan warga tersebut membawa banyak harapan kepada wakil rakyat yang ada di lembaga parlemen, termasuk juga Pemkab Sumenep. Untuk itu, baik pihak legislatif maupun eksekutif diminta ikut serta memperjuangkan nasib petani garam.

Salah satu tuntutan petani garam, agar pemerintah pusat tidak lagi melakukan impor garam. Sebab, hal itu sangat berdampak terhadap serapan garam rakyat dan harga garam itu sendiri.

“Kami berharap ke DPRD dan pemkab, untuk memperjuangkan nasib petani garam. Tuntutan kami ke pemerintah pusat, supaya disampaikan oleh legislatif dan eksekutif, yakni pembatasan garam impor. Pembatasan impor itu sudah lama kami sampaikan, tapi belum terealisasi,” terangnya.

Disampaikan pria yang akrab disapa H Ubet itu, pemerintah mengimpor garam sangat menyakitkan petani garam. Bahkan sisa produksi tahun sebelumnya yang masih belum terserap masih mencapai sekitar 20 ribu ton, ditambah produksi tahun ini.

“Kami meminta pemerintah pusat agar mendengar keluhan petani garam. Melalui DPRD dan pemkab, petani juga sangat berharap supaya ikut berjuang,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep Akis Jazuli menyampaikan, pihaknya sudah mendengar aspirasi masyarakat. Selanjutnya, akan memperjuangkan kepentingan-kepentingan petani. Antara lain akan merekomendasikan, bahwa supaya serapan garam petani dilakukan secara maksimal dan dengan harga yang memihak.

Rekomendasi teraebut nantinya akan disampaikan ke pihak eksekutif, dengan harapan supaya juga memperjuangkan ke tingkat provinsi sekaligus rekomendasi itu juga diketahui gubernur Jawa Timur.

Di samping itu, Pemerintah Sumenep juga mengeluarkan kebijakan, agar perusahaan-perusahaan garam yang ada di Sumenep betul-betul bisa menyerap garam rakyat dan dengan harga yang wajar.

“Karena selama ini, ada ‘gangguan’ tentang garam impor. Sehingga garam lokal dengan garam impor itu bersaing dan menyebabkan harga garam lokal anjlok,” katanya.

Di samping itu, Komisi II akan berkoordinasi dengan PT Garam, termasuk perusahaan garam lainnya. Hal itu bertujuan, supaya semua perusahaan garam membeli atau menyerap garam rakyat dengan maksimal dan dengan harga yang tidak merugikan petani.

“Kami juga akan berkoorsinasi dengan OPD terkait, seperti Disperindag dan Dinas Perikanan Sumenep supaya juga ikut serta memperjuangkan nasib petani garam,” tukas politisi Partai Nasdem itu. (ong/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *