oleh

DPRD Sumenep Ingin Dana Pemilu 2024 Dicicil Tiga Tahun

Kabarmadura.id/Sumenep--Panitia khusus (pansus) pyang membahas empat rancangan peraturan daerah (raperda) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep sudah terbentuk. Jadwal yang diberikan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumenep hingga 30 Oktober 2020.

Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, empat raperda yamg dimaksud, dua di antaranya inisiatif DPRD dan dua raperda lainnya adalah tentang dana cadangan Pemilu 2024 dan tentang perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) yang asalnya 30 direncanakan menjadi 24.

“Saat ini sudah masuk pada ranah pembahasan pansus,” katanya, Rabu (23/09/2020)

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap, pembahasan berjalan sesuai harapan yang dapat mengacu pada peraturan yang ada.

“Masing-masing pansus membahas satu raperda,” ujarnya.

Untuk raperda perampingan struktur OPD, mengacu pada karakteristik sesuai kebutuhan di Sumenep, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016.

Menurutnya, perlu dihitung dan dipertimbangkan jumlah kebutuhan dengan urusan dan beban kerja, agar distribusi beban kerja terbagi secara proporsional dan profesional. Sehingga dapat lebih maksimal dalam melayani masyarakat.

“Pegawai yang akan ditempatkan nantinya sesuai kapasitas keahlian yang dimiliki,” ujarnya.

Mengenai raperda dana cadangan, Abdul Hamid Ali Munir menegaskan tidak akan mengganggu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Untuk itu, dia mengharap agar raperda itu disetujui untuk tiga tahun masa anggaran.

“Kalau menurut saya, pemkab baiknya selama tiga tahun persiapan anggaran pemilihan itu, sehingga tidak terlalu berat. Kalau dua tahun agak berat, apalagi sekarang dari sisi pemasukan berkurang. Kalau tiga tahun tidak mengganggu RPJMD,” ujar dia.

Namun dalam pembahasan raperda oleh pansus itu, kejelasan rentang waktu pencicilan dana pilkada ini belum ditentukan. Pembahasan raperda itu dimulai pada 30 September dan 1 Oktober 2020. Harapannya, pelaksanaannya juga terjaga dan terjamin dari segi keamanan serta ketertibannya.

“Menunggu saja semoga semua pembahasan rampung pada 30 Okteber 2020 mendatang,” pungkasnya. (imd/waw)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed