KM.ID | SUMENEP — Di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 Kabupaten Sumenep terjadi pengurangan anggaran hampir di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Kondisi itu menuai sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Darul Hasyim Fath. Dia meminta penjelasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terkait pengurangan anggaran tersebut.
“Kami meminta Kepala Bappeda untuk menjelaskan pengurangan anggaran itu,” tegasnya saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep bersama Tim Anggaran (Timgar) tentang KUA PPAS Perubahan APBD 2022, Selasa (13/9/2022).
Politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan, pihaknya mengetahui tentang pengurangan anggaran itu setelah menggelar rapat bersama OPD.
Disebutkan, instansi pemerintahan mitra Komisi I yang mendapatkan pengurangan anggaran di antaranya Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
“Inspektorat kena rasionalisasi Rp1,3 miliar, BKPSDM hampir Rp900 juta, DPMD juga sama sekitar Rp900 juta,” papar pria asal Masalembu tersebut.
Darul menambahkan, pengurangan anggaran itu dipertanyakan, sebab pihaknya ingin mengetahui penyebabnya. Apakah memang karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumenep menurun atau salah dalam perhitungan.
Sebab itu, DPRD menekan pihak terkait untuk memberikan penjelasan. Apalagi berhembus kabar bahwa sebagian anggaran diperuntukkan untuk PPPK.
“Kami punya tanggung jawab moral untuk memastikan program prioritas bupati tidak ‘terganggu’ adanya pengurangan. Kami tidak mempersoalkan jika rasionalisasi terjadi pada perjalanan dinas (perdin) kepala dinas atau anggota legislatif,” jelasnya.
Reporter: Sule Sulaiman
Redaktur: Ongky Arista UA
