oleh

DPRD Sumenep Rekomendasikan Seleksi Ulang Direksi PT Sumekar

NURUS SALAM: Ketua Komisi II DPRD Sumenep

Kabarmadura.id/SUMENEP-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep memastikan sudah menerbitkan surat rekomendasi seleksi ulang Direksi PT Sumekar. Surat itu dikeluarkan per hari Selasa (5/3).

Kepastian keluarnya rekomendasi itu, sebagaimana tertera nomor dan periha; surat yang dikeluarkan Komisi II DPRD Sumenep bernomor 09/KOM.II/III/2019, tentang rekomendasi peninjauan kembali pengangkatan direksi PT Sumekar.

“Tanggal per hari ini (kemarin, red) sudah dikirim ke pimpinan dewan,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Simenep Nurus Salam memastikan kepada Kabar Madura, (5/3).

Wakil rakyat yang biasa disapa Uyuk itu menjelaskan, sudah berkirim surat tentang rekomendasi seleksi ulang Direksi PT Sumekar kepada bupati Sumenep. Harapannya, supaya bupati meninjau ukang hasil seleksi pengangkatan direksi badan udaha milik daerah (BUMD) itu.

“Isinya tentang rekomendasi supaya bupati meninjau kembali direksi yang dipilih itu. Itu rekomendasinya sebagaimana ada dalam surat yang kami kirimkan. Surat itu sudah dilayangkan ke pimpinan DPRD,” terangnya.

Setelah surat rekomendasi itu dikirim ke bupati, legislatif akan mengawal, dengan cara menanyakan secara rutin ke bupati tentang tindak lanjut surat itu.

Sebab, hasil kajian Komisi II, kedua direksi PT Sumekar itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pimpinan sebuah BUMD, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah (PP) oleh Kementerian Dalam Negeri, tentang BUMD pada nomor
54 Pasal 57 poin L, bahwa pengurus partai ataupun caleg tidak diperbolehkan memimpin BUMD.

Sementara, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengaku, pihaknya belum menerima surat tersebut.

“Masih belum, mungkin belum sampai ke meja kami,” katanya.

Sebagaimana disampaikan Uyuk sebelumnya, surat rekomendasi itu keluar. Salah satu pertimbangan terbitnya surat rekomendasi, karena direksi yang terpilih dinilai tidak layak. Misalnya, direktur utama PT Sumekar adalah pengurus partai, lalu direktur pelaksana tercatat sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Sebab dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang BUMD, bahwa direksi harus memiliki pengalaman kerja minimal lima tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.

Kemudian di dalam PP itu juga disebutkan, pengurus partai dan caleg tidak boleh menjadi direksi. Melihat hal itu, maka baik direktur utama ataupun direktur pelaksana audah tidak memeunhi. Apalagi, keduanya diduga sebagai pengurus partai dan tercatat sebagai caleg.

“Kami tidak sembarangan mengeluarkan surat rekomendasi, tentunya ada ada konsiderannya. Berdasarkan PP dan lain sebagainya,” tandasnya.

Menanggapi keluarnya surat rekomendasi dari Komisi II, Direktur Pelaksana PT Sumekar Zainal Arifin tidak mau berkomentar.

“Kalau soal itu, tanyakan ke Komisi II,” katanya singkat. (km44/waw)

Komentar

News Feed