oleh

DPRD Sumenep Segera Bahas KUA-PPAS APBD 2021

Kabarmadura.id/SUMENEP-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep telah menyelesaikan beberapa kegiatan. Di antaranya, penghitungan anggaran pendapatan asli daerah (APBD) tahun anggaran 2019, serta penyelesaian tiga rancangan peraturan daerah (rapreda) dan kunjungan kerja persiapan paperda untuk tahun anggaran 2021.

Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, beberapa kegiatan dilakukan dalam rangka untuk menyongsong Pemerintah Sumenep lebih baik. Termasuk untuk kesejahteraan rakyat.

“Semua kegiatan sudah hampir terselesaikan,” katanya, Kamis (6/8/2020).

Dijelaskan, penghitungan APBD 2019 berjalan khidmat tanpa ada kendala. Sebab, semua DPRD di Sumenep serempak dan kompak serta saling mendukung atas pembahasan tersebut.

“Alhamdulillah selesai dengan tanpa ada kendala,” ujarnya.

Selanjutnya, kegiatan penyelesaian 3 raperda juga berjalan sesuai harapan. Ketiga raperda tersebut, di antaranya raperda tentang pengelolaan barang milik daerah, raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan raperda tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kepada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bakti Sumekar.

“Hal tersebut dapat ditangani saya dan tiga wakil DPRD Sumenep, antara lain Indra Wahyudi, Ahmad Salim, dan Faisal Muhlis serta Bupati Sumenep A. Busyro Karim,” paparnya.

Selanjutnya, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sumenep juga akan segera dibahas. Namun, masih melakukan kunjungan kerja persiapan raperda 2021.

“Pembahasan wajib dalam rangka APBD 2021 itu kan harus ada pembahasan KUA-PPAS, karena draf dari pemerintah daerah belum masuk. Maka DPRD meluangkan waktu kosong untuk penyiapan raperda 2021,” ujar dia.

Menurutnya, kunjungan kerja persiapan raperda untuk tahun 2021 yang saat ini masih berlangsung, sambil lalu menunggu draft KUA-PPAS. Harapannya, draf yang dimaksud segera dimasukkan agar menjadi pembahasan.

“Kami sudah siap menjalankan tugas-tugas kami sebagai DPRD,” tukasnya.

Tadinya, penyelesaian KUA-PPAS ditarget sudah selesai pada Juli 2020. Namun, karena adanya wabah Covid-19, akhirnya tertunda. Bahkan, hingga saat ini masih belum masuk. Alasannya, masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Setelah KUA-PPAS sudah dibahas, maka akan disahkan dan akan menjadi rencana kerja dan anggaran (RKA) untuk kembali dibahas di tiap-tiap komisi dan menjadi RAPBD. Setelah itu, RAPBD 2021 harus diserahkan ke Kemendagri dengan batas waktu yang ditentukan.

“Nantinya pembahasan DPRD bertahap dilakukan,” ujarnya.

Politisi PKB itu berharap, pembahasan selanjutnya tidak ada kendala dan berjalan sesuai harapan. Sehingga, roda pemerintahan di Sumenep berjalan sesuai yang diinginkan bersama.

“Eksekutif harus terbuka dan transparan agar tidak ada pembicaraan di luar,” pungkasnya (imd/waw)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed