oleh

DPRD Sumenep Setuju Perampingan OPD, Raperdanya Segera Dibahas

Kabarmadura.id/SUMENEP-Usulan perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumenep dari Bupati Sumenep A Busyro Karim, sangat disetujui oleh DPRD Sumenep. Tujuannya, agar kinerja eksekutif lebih fokus dan efesien dari berbagai aspek layanan pemerintahan.

Anggota DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath juga menyampaikan, dibentuknya Pansus Raperda Struktur Organisasi (SO) DPRD Sumenep sedang membahas dan menjalankan tahapan-tahapannya, yakni dimandatkan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Sumenep untuk dibahas dan sterusnya.

Setelah tahapan itu, raperda prakarsa eksekutif itu dapat disetujui bersama, namun setelah semua pandangan fraksi dalam ke-anggotan pansus dapat diambil mufakat atau mekanisme pengambilan keputusan lainnya.

Ditegaskan Darul, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep senada dengan Bupati Semunep untuk melaksanakan rasionalisasi dalam rangka memenuhi aspek reformasi birokrasi dan menciptakan keseimbangan belanja aparatur dan kerakyatan yang timpang dalam neraca keuangan kabupaten.

“Kami percaya bupati tengah menempuh jalan ikhtiar untuk sebuah legacy di ujung masa baktinya, karena itu pula kita semua harus mengamini,” terang sekretaris Fraksi PDI Perjuangan itu.

Sedangkan anggota Komisi I DPRD Sumenep Hanafi menjelaskan, adanya usulan perampingan OPD, merupakan salah satu upaya untuk memberikan layanan maksimal dalam target kinerja OPD tersebut. Apalagi perampingan itu sama sekali tidak melanggar regulasi yang ada.

“Bahkan seperti instruksi MenPAN RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) itu memang diharuskan untuk menghapus OPD itu, misalnya Dinkes dan RSUD itu bukan jabatan struktural, tapi fungsional. Artinya tidak ada alasan untuk menolak upaya perampingan itu,” katanya, Kamis (24/9/2020).

Menurutnya, perampingan OPD tidak bisa ditawar lagi, selain untuk upaya lebih efektif dalam berbagai hal, mulai dari pengontrolan SDM-nya, fokus kinerja, efisien materi dalam hal ini mulai dari gaji pegawai, perawatan kantor, dan fasilitas lainnya.

Beberapa poin penting lainnya, seperti pertimbangan atau kemungkinan negatif lainnya, misalnya dalam hal ini banyak tenaga atau pegawai. Sebab bisa diantisipasi dari jumlah pimpinan OPD yang sudah memasuki masa pensiun.

“Loh itu sangat bagus, artinya DPRD tidak mempunyai alasan menolaknya, yang diajukan eksekutif itu kan dirampingkan menjajdi 24 OPD kan sangat bagus, dari pertimbangan apapun, dan tentunya itu sudah melalui pertimbangan yang matang,” imbuhnya.

Menjadi penting juga diketahui, upaya perampingan OPD dia menegaskan, lebih substansial dalam kinerja untuk negara, terlebih untuk pembangunan. Yang paling menarik adalah tidak lagi rawan kepentingan, terutama dalam pengisian pimpinan OPD.

Bahkan jika masih memungkinkan, dari 24 yang diajukan oleh eksekutif, legislatif masih berkeinginan agar kembali memangkas dari jumlah tersebut. Misalnya bisa lebih dirampingkan menjadi 20 atau 22 OPD.

Sebelumnya, usulan perampingan OPD tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sumenep A Busyro Karim. Bahkan, perampingan itu sudah mulai masuk pembahasan rancangan peraturan daerah (perda). Regulasinya ini akan dibahas wakil rakyat. Meski tim eksekutif sudah memiliki rancanagan OPD yang akan digunakan dalam jangka tahun ke depan.

Namun, bupati dua periode ini belum bisa memastikan terkait jumlah dari upaya perampingan yang akan dilakukan. Ia belum memastikan dari 30 OPD yang ada saat ini, akan tersisa berapa OPD pasca perampingan itu dilakukan.

“Pasti ada perampingan, karena harus menyesuaikan dengan aturan yang ada. Artinya akan menyesuaikan dengan kebutuhan di Sumenep, tentunya dengan berbagai pertimbangan yang matang,” paparnya. (ara/waw)

Komentar

News Feed