DPRKP Bangkalan Jamin Program RTLH Tepat Sasaran

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ISTIMEWA) KERJASAMA: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Bangkalan menyelaraskan data penerima program rumah tidak layak huni (RTLH) dengan data milik Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Program rumah tidak layak huni (RTLH) di Bangkalan tidak sesuai harapan. Sebab, meski sudah terealisasi sesuai surat perintah kerja (SPK) program tersebut hanya menyasar 9 kecamatan. Hal ini diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Ishak Sidibyo, Rabu (2/6/2021).

Pihaknya menjamin, rumah yang akan dibedah lebih tepat sasaran. Sebab, para petugas fokus merealisasikan program tersebut. Bahkan, data penerima program akan diselaraskan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan.

Bacaan Lainnya

“Dengan adanya data yang disandingkan DTKS ini, kami mudah untuk mengusulkan. Masak ini datanya melenceng? Kan tidak mungkin, karena ini sudah mendapat rekom dari Kemensos,” ujarnya.

Menurutnya, standar prioritas bedah rumah merupakan daerah kumuh dan butuh pembenahan. Bahkan, sudah memetakan beberapa daerah yang akan menjadi sasaran program RTLH. “Yang jelas, di DTKS ini cakupannya cukup banyak tidak hanya 9 kecamatan ini. Baik data kecamatan, maupun data milik kami,” jelasnya.

Berdasarkan  data, akan ada dua anggaran untuk program tersebut. Pertama, dari dana alokasi khusus (DAK) yang mampu merenovasi 107 rumah yang diusulkan pada tahun 2020. Sedangkan anggaran dari APBD tahun 2021 atau program yang diberikan oleh Bupati Bangkalan sebesar Rp1 miliar untuk 58 rumah.

“Kalau yang dari Kementerian alokasi anggaran dari DAK itu pakai swadaya, mekanismenya swakelola dari desa. Sedangkan dari kabupaten, kami pakai mekanisme kontraktual,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinsos Bangkalan Wibagio Suharta mengatakan, persamaan data ini tidak hanya dilakukan oleh DPRKP. Melainkan, juga data dari Dinas Pendidikan (Disdik) untuk insentif guru ngaji dan madin maupun KIP. Terkait data, RTLH akan diambilkan dan diselaraskan dengan DTKS. “Jadi, semua bantuan sosial harus sesuai DTKS. Kami bisa mengeluarkan DTKS, tapi harus dipertanggungjawabkan dengan diikat perjanjian kerja sama,” tukasnya. (ina/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *