DPRKP Bangkalan Pastikan Realisasi RTLH Tuntas

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) PROGRAM: Realisasi bantuan  rumah tidak layak huni (RTLH) di Bangkalan harus tuntas sebelum akhir tahun.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2021 mencapai 174 pembangunan. Namun hingga saat ini, 4 RTLH belum direalisasikan. Padahal program yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) Rp1,1 miliar dan dana alokasi khusus (DAK) Rp2,1 miliar  sudah mendekati akhir tahun.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Bangkalan Zainal Abidin menyampaikan, program RTLH tahun 2021 yang menggunakan DAU hampir tuntas.  Sebab pembangunan sudah dikerjakan, hanya tinggal penyelesaian.

Sedangkan untuk program yang bersumber dari DAK, masih tersisa 4 rumah yang belum dibangun. Meski demikian, sudah melakukan proses pemetaan dan sedang dalam proses perencanaan. Kemungkinan besar, bulan Desember 2021 mendatang bisa terealisasi sesuai dengan waktu yang susah ditentukan.

“Memang sisa 4 rumah yang belum dibangun, tapi ini sudah kami rencanakan dan akan selesai di akhir Desember 2021,” ujarnya.

Lelaki yang akrab disapa Ayek ini menjelaskan, bahwa setiap rumah diberikan anggaran Rp20 juta. Rinciannya,  Rp17,5 juta untuk belanja material, Rp2,5 juta untuk ongkos tukang. Sehingga untuk total semua pembangunan sekitar Rp3,2 miliar. Sisanya ditambahkan dengan dana lain-lain.

“Tahun ini cukup banyak yang mendapatkan bantuan ini (RTLH red), meskipun sebenarnya pengajuannya lebih dari total yang menerima,” paparnya.

Ayek juga menerangkan, usulan di tahun 2021 yang sudah masuk dan tidak mendapatkan bantuan, akibat keterbatasan anggaran. Sehingga akan diusahakan menjadi prioritas di tahun 2022 nanti dengan ketentuan tidak perlu mengajukan ulang. “Insyaallah akan kami prioritaskan tahun depan,” janjinya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno meminta agar pemerintah bisa menyelesaikan program tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga tidak ada keterlambatan. “Sesuaikan sama waktunya, jangan sampai terlambat,” sarannya.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu juga meminta, agar bangunan yang diberikan kepada warga sesuai dengan anggaran dana yang disediakan. Sehingga kualitas bangunan baik. “Jangan karena ini subsidi, kemudian dibangun dengan tidak baik. Pastikan semuanya bagus, agar penerima bisa menikmati hasilnya,” harapnya.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *