DPRKP dan CK Kabupaten Sumenep Tuding Tanggung Jawab PDAM Terkait Pengelolaan SPAM

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IST) MANGKRAK: Ketersediaan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep belum difungsikan.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Tanggung jawab pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) melalui pipanisasi bawah laut beralih fungsi. Saat ini, pengelolaannya merupakan kewenangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal tersebut diungkapkan, Kepala Bidang (Kabid) Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKP dan CK) Kabupaten Sumenep, Benny Irawan, Senin (07/12/2020).

“Dananya Rp5 miliar, kami menerima bantuan dari Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Tetapi, saat ini pengelolaannya sudah diserahkan pada PDAM,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Dijelaskan, secara teknis masih berkaitan dengan instansinya. Hanya saja, secara pengelolaan merupakan kewenangan dari PDAM. Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan program SPAM saat ini, sudah menjadi tanggung jawab PDAM. “Pengadaan tersebut merupakan pemenuhan akses air minum di Gili Iyang. Karena di daerah itu, merupakan pantai oksigen yang memang membutuhkan air bersih,”  jelasnya.

Benny Irawan menuturkan, pengerjaan program SPAM tahun 2017, dengan pencairan dana secara bertahap. Tahap pertama, Rp2 miliar, ke 2 Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar. Jumlah total anggaran hingga saat ini, hampir mencapai Rp5 miliar. “Saat ini, SPAM di Dungkek bukan tanggung jawab kami. Jadi konfirmasinya jangan ke kami, karena pengelolaannya bukan kami,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Kabupaten Sumenep, Supandi membantah keras tudingan DPRKP dan CK, dengan dalih PDAM tidak pernah diikutsertakan terkait proyek SPAM baru, di Gili Iyang. Menurutnya, proyek tersebut dari BPWS dengan pemkab. “Saat ini, karena pengelolaan diserahkan pada PDAM, maka menjadi tanggung jawab kami kedepan,” responnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep, Akhmad Zainur Rakhman mengatakan, SPAM di Dungkek hingga saat ini belum difungsikan. Sehingga, perlu adanya geliat untuk memfungsikan proyek miliaran tersebut. “Anggaran tersebut dari BPWS, serta diawasi secara ketat oleh OPD terkait,” pungkasnya. (imd/ito)

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *