oleh

DPRKP Sampang Enggan Awasi Realisasi Program BSPS

KABARMADURA.ID, Sampanng -Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 100 unit rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat perhatian dari sejumlah kalangan. Sebab, bantuan yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Banyuates dan Tambelangan itu dinilai tanpa pengawasan ketat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Seksi (Kasi) Perumahan dan Pertanahan DPRKP Sampang Hendro mengatakan, realisasi program BSPS hingga saat ini belum ada laporan, bahkan tanpa ada pengawasan dari dinasnya. Padahal dirinya mengakui, bahwa program BSPS ini sudah mulai dikerjakan pada bulan September.

“Ini program dari pusat, dan sudah terealisasi, tapi sampai mana pengerjaannya kurang tahu mas,” ungkapnya, Senin (19/10/2020).

Selain itu, ia mengakui bahwa selama realisasi program tersebut tidak ada pengawasan dari DPRKP. Sebab, pengawasnya sudah ada dari program itu sendiri. Bahkan, dinasnya hanya bertugas untuk memfasilitasi seperti verifikasi dan validasi data, sehingga tidak mempunyai kebijakan untuk melakukan pengawasan. Karena, di lapangan sudah ada tenaga fasilitator lapangan (TFL) yang koordinasi dengan koordinator fasilitator (Korfas) provinsi.

“Ia memang sudah terealisasi, tapi kami tidak melakukan pengawasan, karena sudah ada pengawasnya sendiri dari program itu, dan anggarannya itu dari pusat bukan melalui APBD kabupaten,” imbuhnya.

Kendati demikian, program BSPS 100 unit rumah itu merupakan program yang diajukan oleh DPR RI, dengan besaran anggarannya satu unit rumah Rp17,500, dengan rincian Rp15 juta untuk bahan, Rp2,5 untuk bayar tukang.

“Untuk anggarannya tidak turun sekaligus, artinya bertahap jadi harus bekerjasama dengan toko yang bersedia untuk menalangi terlebih dahulu,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sampang H. Abdussalam meminta, untuk realisasi BSPS tersebut pemerintah daerah harus melakukan pengawasan, sehingga realisasi program BSPS sesuai dengan petunjuk teknis dan rencana anggaran belanja (RAB).

Bahkan, untuk memastikan program tersebut sudah terealisasi dengan benar, saat ini sedang melakukan pengawasan, bahkan sudah komunikasi dengan beberapa masyarakat untuk ikut andil dalam mengawasi program BSPS.

“Semuanya akan diawasi, agar program ini tepat sasar dan tidak ada pekerja yang mengambil untung terlalu banyak,” pintanya. (mal/mam)

Komentar

News Feed