oleh

DPRS Syamrabu Tunggu Rekomendasi Dewan Etik Kesehatan

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Laporan dugaan malapraktik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamrabu Bangkalan sudah masuk ke Dewan Etik Kesehatan Provinsi Jawa Timur.  Hal itu terungkap saat Dewan Pengawas Rumah Sakit (DPRS) usai dipanggil oleh Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Selasa (17/11/2020).

Ketua Dewan Pengawasan Rumah Sakit (DPRS) Setiadjabudhi belum bisa memberikan sanksi. Saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi hasil dari keputusan dewan etik provinsi. Katanya, fungsi dari adanya DPRS merupakan jembatan antara masyarakat dengan rumah sakit yang nantinya dilaporkan ke Bupati Bangkalan dan Direktur RSUD Syamrabu.

“Agar masyarakat nantinya juga tahu perkembangan dan proses pelayanan kesehatan di Bangkalan,” terangnya.

Pihaknya mengaku tidak merasa kecolongan. Justru pihaknya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat memanggil Direktur RSUD Syamrabu untuk mempercepat kasus ini. Katanya, Selasa (17/11/2020) Dewan Kode Etik Kesehatan memanggil Direktur RSUD Syamrabu atas kejadian itu.

“Laporan mengenai kejadian di rumah sakit sudah masuk ke dewan etik provinsi. Siang ini rumah sakit dipanggil mengikuti sidang kasus itu, kami tunggu hasilnya untuk sanksi,” jelasnya.

Nantinya usai sidang di dewan etik provinsi, lelaki yang merupakan mantan Pj Sekda Bangkalan ini berjanji akan segera mempublikasikan atau mensosialisasikannya agar masyarakat Bangkalan mengetahuinya hasilnya.

“Pasti nanti ada perkembangan-perkembangan, jam 1 ini sidang. Kami sudah mendesak Dewan Kode Etik Jawa Timur segera menyelesaikan ini,” tuturnya.

Sedangkan, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan mengungkapkan, jika sudah membuat rekomendasi kepada DPRS agar bisa mendorong pihak rumah sakit memberikan pelayanan yang lebih baik. Bahkan dalam waktu dekat akan ada tim pengelola pengaduan.

“Pengeloka itu dari eksternal tidak boleh ada internal rumah sakit, satu ada dua orang nanti pak ketua dewan yang akan membahas itu,” ungkapnya.

Dengan adanya pengelola pengaduan ini, dia berharap, nanti bisa membantu masyarakat dan pasien yang tidak memiliki kemampuan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan, untuk melakukan pengaduan dan kritik bagi pelayanan kesehatan di Bangkalan.

“Kalau sanksi kami tidak bisa memberikan, karena bukan ranah hukum. Kami hanya di ranah politik. Jadi biarkan dewas yang memberikan sanksi,” pungkasnya.

Diketahui kasus ini terus bergulir hingga pelaporan ke dewan etik kesehatan provinsi. Sebelumnya, Rumah Sakit Syamrabu diduga melakukan malapraktik pada Muani yang awalnya sehat kemudian setelah operasi cesar mengalami kelumpuhan, kemudian ada juga kasus bayi meninggal yang dibawa pulang memakai sepeda motor karena tidak mampu membayar biaya ambulan yang ditarik pihak rumah sakit sebesar Rp2,7 juta. (ina/mam)

Komentar

News Feed