oleh

Dr. Erie, Dosen IAIN Madura Ungkap Hiruk-Pikuk Pertumbuhan Sengketa Ekonomi Syariah

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Banyak gimik yang beredar bahwa lembaga keuangan syariah hanya menjadi alat marketing saja; sebatas berlabel syariah tapi operasional tidak mencerminkan syariah.

Atas hal itu, Dr. Erie Hariyanto SH, M.H tertarik ingin memperdalam keterlibatannya dalam penanganan sengketa ekonomi syariah.

Lahir di Pamekasan, 30 mei 1979, gelar Sarjana Hukum diraihnya di Universitas Brawijaya Malang, gelar mangister di Universitas Islam Malang, dengan fokus yang sama. Pada tahun 2016, Dr. Erie berhasil menyandang gelar doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dosen tetap Fakultas Syariah IAIN Madura ini telah menghasilkan banyak buku dan karya ilmiah. Di dalamnya menyangkut perkara hukum dan sengketa ekonomi syariah.

”Apabila kita melihat sejarah, Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Ekonomi syariah pasca reformasi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan walaupun apabila melihat dari sejarah kita masih jauh tertinggal dengan negara-negara muslim lainnya. Mereka sudah lebih dulu mengenal lembaga keuangan syariah/ perbankan syariah,” urainya.

Sejauh ini, ujar Dr. Erie, lembaga keungan syariah di Indonesia sudah mulai mengepakkan sayapnya; bukan hanya bank syariah, tetapi juga ada yang namanya koperasi syariah, asuransi syariah, pariwisata syariah dan lembaga terkait,” ujarnya.

Wakil Sekan Fakultas Syariah IAIN Madura ini juga menjelaskan, perkembangan dan antusiasne masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah harus juga diikuti dengan adanya instrument hukum. Itu guna memberikan perlindungan kepada konsumen.

“Dengan adanya aturan dari pemerintah, diharapkan antara semangat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan praktiknya bisa selaras. Pada tahun 2006 pemerintah menetapkan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan adanya UU tersebut merupakan suatu PR besar bagi Pengadilan Agama; jika dulu Pengadilan Agama dikenal hanya sebagai lembaga peradilan yang mengatur tentang perkara cerai, rujuk, waris dan perkara perdata lainnya, kini sudah diberikan kewenangan dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah,” paparnya.

Sebagai dewan pengawas koperasi syariah di Kabupaten Pamekasan yang juga merangkap peran sebagai aceccor jurnal dalam bidang ekonomi syariah, Dr. Erie berharap Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang harus menyiapkan semua dengan baik; entah dari segi sumber daya bagaimana kesiapan hakim terkait sumber hukum materiil muapun formil bagaimana membuat terobosan yang memang belum ada.

“Segera menyesuaikan dengan kebutuhan dengan harapan pengguna, baik masyarakat atau lembaga ekonomi syariah bisa terlayani dengan baik,” paparnya.

Sejak tahun 2006 sampai sekarang, tambahnya, terpantau Pengadilan Agama sudah bagus dalam menyelesaikan perkara dengan baik dan adil, sehingga mulai ada kepercayaan dari masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya. Itu menandakan hakim-hakim Pengadilan Agama sudah mengetahui pengetahuan tentang fikih, muamalah yang lebih baik sesuai dengan kewenangannya dalam memutus hukum terkait sengketa ekonomi syariah.

“Dalam hal ini Pengadilan Agama juga mampu menjadi pengawas bagi orang-orang yang bersengketa; dapat menyelesaikan problem hukum dengan seadil-adilnya. Sehingga dalam mencari keadilan pada perkara ekonomi syariah, betul-betul mendapat kenyamanan dan keadilan. Sehingga kalau masyarakat sudah percaya akan berbondong-bondong menggunakan produk syariah.

“Bukan karena label syariah, tapi karena kualitasnya dan rasa kepuasan tersendiri bagi konsumennya,” tukas Dr. Erie. (02km/nam)

Komentar

News Feed