Draft KUA-PPAS Pemkab Bangkalan Banjir Kritikan

  • Whatsapp
KM/FA'IN NADOFATUL M. SENGIT: Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Pemkab Bangkalan berlangsung menegangkan

Kabarmadura.id/Bangkalan-Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 terkesan alot. Bagaimana tidak, saat pembahasan berlangsung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan itu, banyak menuai protes.

Salah satunya dari anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Azis. Menurutnya, dalam KUA-PPAS yang disodorkan pemkab masih carut marut.

Menurutnya masih banyak kekeliruan seperti judul dan perumusan nominal yang tertera dalam KUA-PPAS tersebut.

“Seperti tabel 21 ini judulnya tidak tepat. Di mana judul dan isi tidak tepat. Apa ini dibuat terkesan buru-buru atau bagaimana?,” tanyanya, Selasa (5/10)

Hal senada juga dikatakan oleh anggota legislatif lainnya yakni Abdurrahman. Menurutnya, ada halaman ung menjelaskan belanja langsung dan belanja tidak langsung yang tidak diuraikan. Abdurrahman juga meminta kejelasan pada pihak eksekutif untuk melengkapi KUA-PPAS tersebut sebelum disahkan.

Abdurrahman juga berharap, pembahasan KUA-PPAS diskrosing terlebih dahulu untuk diperbaiki.

“Kalau ini merupakan sebuah keteledoran atau seperti apa, saya harap diperbaiki dulu. Jika hari ini (kemarin, red) tidak cukup waktunya mungkin bisa disahkan nanti setelah diperbaiki,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan mengatakan, dalam KUA-PPAS tersebut, ada dua makhluk yang berbeda. Dua makhluk berbeda tersebut yakni dua dokumen yang berbeda.

Dokumen yang dimaksud mengenai ekonomi makro dan ekonomi mikro. Bahkan menurutnya, KUA-PPAS kali ini tidak terfokus. Sehingga dirinya juga meminta untuk menata ulang KUA-PPAS tersebut.

“Artinya ada dua kebijakan anggaran di KUA-PPAS. Sebaiknya kita selesaikan dulu dokumen mikro yang pembahasannya berupa pendapatan daerah, kemudian baru dokumen makro berupa PPAS. Biar fokus,” paparnya.

Penilaian amburadulnya KUA-PPAS juga dilayangkan oleh wakil rakyat dari Partai Hanura, Mahmudi. Menurutnya, ada perbedaan data yang disajikan oleh eksekutif di KUA-PPAS dan data riil yang ada saat ini. Data tersebut yakni berupa jumlah pasti penduduk yang ada di Bangkalan.

Berdasarkan data yang ada di KUA-PPAS, data jumlah penduduk berbeda dengan data jumlah penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

“Ini datanya jumlah penduduk ada 9 ratus ribu sekian, sementara dari Dispendukcapil kemarin ketika pemilihan jumlahnya 1 juta sekian. Ini bagaimana bisa berbeda. Kalau benar jumlah penduduk 9 ratus ribu sekian tersebut, seharusnya di dewan ini anggotanya tidak 50 orang,” ujarnya.

Menanggapi bangaknya protes mengenai KUA-PPAS tersebut, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan Setidjabudhi menyampaikan, bahwa semuanya telah berdasarkan data yang ada. Bahkan sudah menyesuaikan dengan data di Badan Pusat Stastik (BPS).

Lelaki yang kerap disapa Budhi ini menyangkal bahwa KUA-PPAS sudah sesuai. Dirinya menilai bahwa anggota dewanlah yang kurang memahami hal tersebut.

“KUA-PPAS ini disusun sejak bulan Juli lalu. Oktober kita sudah selesai dan menyerahkan pada dewan. Kalau tergesa-gesa, tidak hanya sekarang, kan banyak anggota dewan yang baru, sedangkan alat kelengkapan dewan baru terbentuk,” tandasnya.

Meskipun banyak anggota dewan menilai bahwa KUA-PPAS ini terkesan tidak siap, terburu-buru dan amburadul, pimpinan rapat tetap mengesahkan rancangan KUA-PPAS RAPBD 2020 tersebut. Bahkan sebelum pengesahan lanjutan pembahasan KUA-PPAS, rapat ini sempat diskrosing selama 1 jam. (ina/waw)

 

Dokumen Diserahkan Tanpa Sertakan RKPD

Bangkalan-Selain pembahasan KUA-PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 yang terkesan alot, ternyata pembuatan KUA-PPAS 2020 tersebut tidak dilengkapi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Azis. Menurutnya, penyusunan draft KUA-PPAS sendiri harus berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD.

Dia menyebut, bahwa penyusunan yang juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu, harus berdasarkan RPJMD dan APBD.

Setelah itu, baru penyusunan APBD. Di tengah proses itu, ada proses ke KUA-PPAS. Sementara yang disampaikan kepada amggota legislatif Bangkalan hanya KUA-PPAS. Sedangkan RKBD dan RPJMD-nya tidak diikutsertakan dalam pemaparan.

“Makanya ini kami tanyakan, KUA-PPAS ini disusun berdasarkan apa. Padahal seharusnya disusun berdasarkan RKBD,” paparnya, Selasa (5/10).

Lebih lanjut Azis mengungkapkan, RKBD sendiri merupakan turunan dari RPJMD. Sehingga dari situ, saat pembahasan dan pemaparan KUA-PPAS dapat dinilai apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Bangkalan.

“Bagimana kita bisa menilai KUA-PPAS ini sesuai dengan visi-misi bupati yang tertuang dalam RPJMD kalau RKBD dan RPJMD-nya tidak disertakan ke kami” tanyanya.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Setidjabudhi berdalih bahwa RKBD dan RPJMD masih dalam tahap proses penyetakan. Sebab, menurutnya, RKBD dan RPJMD ini sangatlah tebal. Di sisi lain, penyusunan draft KUA-PPAS sendiri memakan anggaran tidaklah main-main. Pemkab Bangkalan menganggarkan dana sebesar Rp261 juta.

“Untuk kelangkapan KUA-PPAS sendiri masih tahap penyetakan. Sebab, sangat tebal sekali dan kurang lebih dua bendel,” tukasnya. (ina/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *