DRN Dibubarkan, Ketua DRD Pamekasan: Tidak Masalah DRD Dibubarkan Juga

  • Whatsapp
PENTING: Keberadaan dewan riset daerah (DRD) Pamekasan masih akan didiskusikan mengingat DRN telah dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo.

KABARMADURA.ID;PAMEKASAN–Dibubarkannya Dewan Riset Nasional (DRN) oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, meninggalkan tanda tanya untuk keberadaan Dewan Riset Daerah (DRD) Pamekasan.

Lembaga penelitian tersebut baru berdiri setahun di Pamekasan, namun, lembaga induknya kini telah dibubarkan atas dasar efektivitas. Menanggapi hal itu, Ketua DRD Pamekasan Kadarisman Sastrodiwirjo mengaku memasrahkan kewenangan kepada bupati Pamekasan.

Sebab menurutnya, lembaga tersebut didirikan oleh bupati, sehingga ke depan akan dibubarkan atau tetap berlanjut, hal itu merupakan kewenangan bupati. Pria yang akrab disapa Dadang itu menjelaskan, bahwa DRD dengan DRN tidak memiliki struktur lembaga vertikal.

“Itu kewenangan pak bupati, karena pak bupati yang mendirikan,” ucapnya.

Bahkan menurutnya, DRD didirikan oleh pemerintah daerah, bukan oleh DRN. Kendati begitu, dirinya mengakui bahwa keberadaan DRD karena adanya DRN. Karena itu pihaknya masih akan membicarakan keberlangsungan DRD dengan pemkab.

Namun demikian, dirinya berpendapat bahwa sebaiknya DRD Pamekasan juga ikut dibubarkan, mengikuti kebijakan presiden terhadap DRN. Sebab, meski kedua lembaga itu tidak memiliki hubungan secara langsung, namun DRD tetap mengikuti langkah-langkah yang diatur oleh DRN.

“Tapi itu menurut saya pribadi, kewenangan tetap ada di pak bupati. Kalau pak bupati ingin DRD terus ada yang kita tetap,” imbuh mantan wakil bupati Pamekasan dua periode tersebut.

Sementara itu, sejumlah rektor perguruan tinggi di Pamekasan menilai, keberadaan DRD Pamekasan sangat diperlukan sebagai wadah bagi setiap perguruan tinggi untuk menghimpun setiap hasil penelitian agar dapat tertindaklanjuti.

Hal itu, juga karena perguruan tinggi di Pamekasan diharapakan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Pamekasan melalui hasil penelitian yang dilakukan setiap perguruan tinggi.

Bahkan, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Mohammad Kosim berharap, DRD justru diperkuat karena keberadaannya sangat dibutuhkan di Kabupaten Pamekasan, terutama oleh semua perguruan tinggi.

Sementara itu, dibubarkannya DRN oleh Presiden Jokowi, menurutnya karena keberadaannya tumpang tindih dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), sementara di daerah tidak tumpang tindih semacam itu.

“Di daerah perlu diperkuat, karena setiap daerah memiliki kekhasan dan kebutuhan tersendiri dalam penelitian, sehingga di daerah seiring dengan otonomi, maka perlu ada dan perlu diperkuat,” urainya. (ali/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *