oleh

DTKS Dinilai Amburadul, Dinsos Bangkalan Diminta Turun Tangan

KABARMADURA.ID, Bangkalan – Verifikasi dan validasi (verval) untuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dipersoalkan oleh kalangan aktivis Bangkalan. Para aktivis itu menilai jika data DTKK amburadul. Sehingga mengakibatkan banyak bantuan yang tidak tetap sasaran.

Selain itu, mereka juga menyebut Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan tidak bekerja dalam memperbaiki dan memvalidasi data penerima bansos. Hal itu diperkuat data yang digunakan adalah data lama, yakni data tahun 2014.

“Buktinya tidak ada perubahan data sampai sekarang. Masak dari tahun 2014 sampai 2020 tidak ada orang meninggal, melahirkan dan lulus sekolah,” ucap Direktur Rumah Advokasi Rakyat (RAR)Risang Bima Wijaya, Kamis (12/11/2020).

Lebih lanjut, dia menilai, banyak orang mampu yang jadi penerima bantuan sosial (bansos) di desa, sedangkan orang yang seharusnya berhak mendapatkan bansos justru tidak dapat dengan alasan diblokir oleh pusat.

Bahkan kedatangan risang di Kantor Dinsos itu juga menantang untuk membuktikan bahwa selama ini bansos banyak yang tidak tepat sasaran. Dia juga meminta agar dinas terkait untuk turun ke desa-desa.

“DTKS ini jadi biang kerok amburadulnya bansos,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinsos Bangkalan Wibagio Suharta mengakui, bahwa data yang digunakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) hingga saat ini adalah data tahun 2014. Tapi kata dia, di dalam salah satu item dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri bansos itu bisa dialihkan.

“Jadi bukan berarti orang yang meninggal masih dapat,” katanya.

Dia juga mengatakan, terkait tantangan turun ke desa-desa, pihaknya mengaku siap. Dia juga menjelaskan, bahwa selama ini sudah turun langsung ke desa. Mengenai tudingan itu, dia meminta diberikan data yang ditengarai tidak tepat sasaran.

“Karena kunci bansos ini adalah data pribadi penerima, kalau tidak memiliki data pribadi kan otomatis tidak masuk DTKS, kalau tidak masuk DTKS otomatis tidak bisa mendapatkan bansos itu, untuk itu kami meminta datanya agar bisa kami validasi,” tambahnya.

Jika hal tersebut benar adanya, dia berjanji, untuk memperbaiki data penerima bansos itu. Karena menurutnya, sesuai SKB tiga menteri itu mulai tahun 2021 desa yang tidak melakukan update data DTKS, penerima bansosnya akan hangus secara otomatis.

“Jadi kami turun ke lapangan itu bukan untuk selfi, tetapi kami ingin memperbaiki data itu, bahkan kami memberikan deadline kepada kepala desa untuk segera melakukan update data,” tandasnya. (ina/mam)

Komentar

News Feed