DTKS Kecamatan Bangkalan Amburadul

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ISTIMEWA) PERLU BERBENAH: Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan mengarahkan para lurah di Kecamatan Bangkalan untuk terjun ke lapangan melakukan verifikasi dan validasi (verval) data terpadu kesejahteraan sosial  (DTKS).

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Verifikasi dan validasi (verval) di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Bangkalan belum sepenuhnya rampung. Sebab, dari 18 kecamatan masih ada kecamatan yang belum memiliki data valid alias masih amburadul. Yakni, di daerah kota. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan Wibagio, Selasa (17/8/2021).

Dia mengaku, sudah memanggil para lurah Senin (16/8/2021) untuk memberikan arahan tentang adanya laporan dari warga miskin (gakin) di Kelurahan Pangeranan belum terdaftar di DTKS. Padahal, warga tersebut benar-benar tidak mampu. “Terkait dengan DTKS, banyak masyarakat dari kota tidak tertampung di DTKS,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Bahkan, sudah mengarahkan agar camat dan lurah turun langsung ke lapangan untuk mengkroscek gakin. Sehingga, tidak lagi terjadi ketimpangan data di DTKS. Sebab, turun langsung ke lapangan merupakan kewajiban sebagai lurah dan pegawai negeri sipil (PNS). Sehingga, gakin benar-benar terkaver untuk memperoleh bantuan. “Saya juga telah melakukan penekanan pada lurah,” tuturnya.

Diakuinya, untuk melakukan verval DTKS masih terkendala dengan aplikasi baru dari Kementerian Sosial (Kemensos). Aplikasi tersebut belum konsekuen. Yakni, perlu update DTKS setiap triwulan sekali. Namun, dengan aplikasi baru itu update DTKS belum ada aturan baru. “Pengesahan DTKS di Bangkalan ini juga belum ada, kami sudah minta ke Kemensos secara tertulis untuk data DTKS yang terbaru dengan tujuan akan kami kroscek ke lapangan,” paparnya.

Terpisah, Camat Bangkalan Cicik Fidiah menjelaskan, adanya laporan warga mengenai data DTKS hanya miskomunikasi. Sebenarnya, warga Pangeranan tersebut telah dimasukkan ke DTKS. Namun, baru terpantau bulan Maret lalu. Padahal, pendataan dimulai sejak Januari. Sehingga, belum bisa terbaca langsung ke DTKS.

“Sejauh ini, para lurah di Kecamatan Bangkalan melakukan verval DTKS. Hanya saja, saat ini masing-masing lurah sedang fokus penanganan Covid-19. Maka, kinerja stafnya di pecah. Karena sekarang masih ada lonjakan Covid-19,” responnya.

Sesuai pengamatan, 6 lurah dan 7 kepala desa (kades) sudah bekerja 24 jam. Pihaknya menyarankan, agar para lurah bisa memanajemen waktu. Seperti, separuh staf bekerja menangani Covid-19, separuh lainnya mencari yang belum tersentuh bantuan sama sekali untuk di masukkan ke DTKS.

“Artinya memang dari kelurahan harus jemput bola, turun ke bawah untuk meninjau langsung warganya, jangan menunggu warga yang minta. Kalau bisa, lurah yang mendatangi langsung,” tandasnya. (ina/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *